Page 270 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012); (Peraturan Perundang-undangan
yang memerintahkan)

3. Undang-undang yang memerintahkan. (jika ada)

Pertanyaan 260

Dalam hal suatu Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi mengalami perubahan,
apakah harus mengubah undang-undang atau peraturan presiden yang meratifikasi

perjanjian internasional tersebut atau membuat undang-undang atau peraturan

presiden baru?

Jawaban:
a. Dalam hal perjanjian internasional yang telah diratifikasi melalui undang-

undang atau peraturan presiden mengalami perubahan maka dibentuk
undang-undang atau ditetapkan peraturan presiden yang meratifikasi

perjanjian internasional baru.

b. Dalam konsiderans dicantumkan undang-undang atau peraturan presiden
yang sebelumnya sebagai unsur yuridis.

Contoh :
Menimbang: a. bahwa pendirian ASEAN-China Centre memiliki peran

strategis dalam meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial
dan budaya antara Indonesia dengan Negara-negara

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sebagai wujud
komitmen Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam

kerja sama internasional sebagaimana diamanatkan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2017 di Manila, Filipina,
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani

Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-
China Centre between the Governments of the Member

270