Page 93 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 93

dapat  memberikan  masukan  atau  tanggapan  terhadap  rancangan  peraturan

                    perundang-undangan  tersebut atau memahami peraturan perundang-undangan
                    yang  telah  diundangkan.  Penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan

                    tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.


               Pertanyaan 97

               Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?


                    Jawaban:
                    Penyebarluasan  dilakukan  pada  setiap  tahapan  pembentukan  peraturan

                    perundang-undangan        mulai    dari   tahapan     perencanaan,      penyusunan,

                    pembahasan (Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah),
                    pengesahan/penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan.




               Pertanyaan 98
               Siapa yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah?



                     Jawaban:
                     Yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah sebagai berikut:

                     a.  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyebarluasan Prolegnas di
                         lingkungan Pemerintah, Progsun PP, dan Progsun Perpres.

                     b.  Pemrakarsa untuk penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal
                         dari presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan

                         presiden.

                     c.  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Menteri  Sekretaris  Negara,
                         dan/atau  pemrakarsa  untuk  penyebarluasan  undang-undang,  peraturan

                         pemerintah, dan peraturan presiden.

                     d.  Pemrakarsa untuk penyebarluasan:
                         1)  Program  Penyusunan  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Lembaga

                             Pemerintah NonKementerian, Peraturan Lembaga NonStruktural;
                         2)  Rancangan  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Lembaga  Pemerintah

                             NonKementerian, Peraturan Lembaga NonStruktural; dan




                                                                                                       93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98