Page 93 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 93
dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap rancangan peraturan
perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang-undangan
yang telah diundangkan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan
tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.
Pertanyaan 97
Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?
Jawaban:
Penyebarluasan dilakukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan (Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah),
pengesahan/penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan 98
Siapa yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah?
Jawaban:
Yang melakukan penyebarluasan di lingkungan pemerintah sebagai berikut:
a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyebarluasan Prolegnas di
lingkungan Pemerintah, Progsun PP, dan Progsun Perpres.
b. Pemrakarsa untuk penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal
dari presiden, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan
presiden.
c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara,
dan/atau pemrakarsa untuk penyebarluasan undang-undang, peraturan
pemerintah, dan peraturan presiden.
d. Pemrakarsa untuk penyebarluasan:
1) Program Penyusunan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga
Pemerintah NonKementerian, Peraturan Lembaga NonStruktural;
2) Rancangan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Pemerintah
NonKementerian, Peraturan Lembaga NonStruktural; dan
93