Page 96 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 96
Jawaban:
Yang dimaksud dengan penerjemahan adalah pengalihbahasaan peraturan
perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing.
Namun dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia,
64
penerjemahan dibatasi hanya penerjemahan pada bahasa Inggris.
Penerjemahan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan terjemahan resmi
peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan 104
Siapakah yang bisa mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang-
undangan?
Jawaban:
Yang dapat mengajukan permohonan penerjemahan adalah pemrakarsa
pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud pemrakarsa
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kementerian/lembaga yang bukan pemrakarsa pembentukan peraturan
perundang-undangan tidak dapat mengajukan permohonan penerjemahan
resmi peraturan perundang-undangan.
Kementerian/lembaga yang membutuhkan penerjemahan resmi peraturan
perundang-undangan melakukan koordinasi dengan pemrakarsa.
Pertanyaan 105
Peraturan apa saja yang dapat dimohonkan untuk diterjemahkan?
64 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, LN Tahun
2014 Nomor 199, Pasal 162 ayat (2).
96
