Page 94 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 94
3) Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian,
Peraturan Lembaga NonStruktural.
B. PARTISIPASI MASYARAKAT
Pertanyaan 99
Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?
Jawaban:
Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat
untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan
secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu
pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak
untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak
untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained).
63
Pertanyaan 100
Siapakah yang dimaksud dengan masyarakat yang berhak memberi masukan?
Jawaban:
Masyarakat yang berhak memberi masukan adalah orang perseorangan atau
kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan
atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan
Pertanyaan 101
Bagaimana upaya pembentuk peraturan perundang-undangan memenuhi hak
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan?
63 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
94
