Page 101 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan

perundang-undangan yaitu:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kewenangan ini juga disebut sebagai Constitutional Review; dan

2. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pertanyaan 112
Apakah dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:
1. Dasar hukum pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yaitu:
a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman;

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yaitu:
a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;

b. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan

101