Page 104 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 104
Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang).
Khusus untuk pengujian formil terhadap undang-undang, berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi
memberikan batasan waktu atau tenggang suatu undang-undang dapat diuji
secara formil yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat
dalam lembaran negara.
Contoh praktek pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam
putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Pertanyaan 116
Pada bagian mana dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan
pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung?
Jawaban:
a. Pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi dilakukan
pada bagian “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang” yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi).
Hal tersebut termasuk apabila norma suatu pasal atau ayat mengandung
penjelasan ataupun lampiran. Beberapa contoh pengujian di Mahkamah
Konstitusi dimana pemohon menguji penjelasan dan lampiran antara lain
sebagai berikut:
● Pasal dan Penjelasan Pasal :
104
