Page 107 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

diajukan maksimal 45 hari sejak UU atau Perppu diundangkan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK No 2 Tahun 2021 Pengajuan
permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Permohonan;

b. fotokopi identitas Pemohon;
c. fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau

d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).

Permohonan yang diajukan pemohon dan/atau kuasa hukum tersebut

sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan,

alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan kewenangan MK
dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan serta objek permohonan;

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan hak dan/atau
kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan

berlakunya UU atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
3. alasan pemohonan, yang memuat penjelasan pembentukan UU atau

Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukannya berdasarkan
UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

dari UU atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

c. petitum, memuat hal-hal yang diminta diputus dalam permohonan
pengujian formil, yaitu:

1. mengabulkan permohonan pemohon;

2. menyatakan bahwa pembentukan UU atau Perppu yang dimohonkan
pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu

berdasarkan UUD 1945 dan UU atau Perppu a quo tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik
Indonesia;

107