Page 105 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 serta norma Pasal 6 huruf

b, Pasal 8 ayat 2, Penjelasan Pasal 3 huruf g dan Penjelasan Pasal 18
ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 (Putusan 79/PUU-XXI/2023 tentang

Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan UU 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi).

● Pasal dan Lampiran undang-undang, (Putusan 11/PUU-XVII/2019
tentang pengujian norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru
Selatan Di Provinsi Maluku)

b. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang
dimohonkan uji materiil dianggap bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil).

Pertanyaan 117
Apakah syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

1. Syarat dan isi permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah

Konstitusi:
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
66
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan

c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan

akibat diberlakukannya suatu UU atau Perppu dapat mengajukan

66
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
105