Page 102 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

c. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

d. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji

Materiil.

Pertanyaan 113
Bagaimana korelasi antara pengujian peraturan perundang-undangan dan

pembentukan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan bukan merupakan
bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun pengujian

terhadap suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan yang
putusannya menyatakan suatu norma peraturan perundang-undangan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pada
umumnya berdampak terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di antara dampak yang mungkin timbul sebagai tindak lanjut putusan antara lain
perlunya perubahan ataupun penambahan norma baru dari peraturan

perundang-undangan yang dilakukan setelah pengujian peraturan perundang-

undangan yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan UU P3.

Pertanyaan 114
Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan sedang diuji di Mahkamah

Konstitusi/Mahkamah Agung, pada saat yang bersamaan sedang disusun/dibahas

102