Page 111 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
mengatur bahwa :

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang ke Mahkamah Agung sekurang-kurangnya harus memuat:

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:

1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-
undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku.

c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Selanjutnya secara teknis mengenai pengajuan permohonan diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

(Perma Nomor 1 Tahun 2011) yaitu:

Ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:
(1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan

cara:
a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau

b. Melalui PengadilanNegeri yang membawahi wilayah hukum tempat
kedudukan Pemohon;

(2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-

undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan
Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

(3) Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan

menyebutkan secarajelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan
wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.

(4) Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan
permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri.

Ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

111