Page 19 - Es Debu
P. 19

BAB II
                                       PROFIL ORGANISASI DAN ANALISIS MASALAH


                        1.  Tugas, Fungsi dan Sumberdaya Organisasi


                                   Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sumenep  Nomor  42  Tahun  2018

                        Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas

                        Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Sumenep
                        pada pasal 2 bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan

                        yang  menjadi  kewenangan    daerah  di    bidang  Penanaman  Modal  dan
                        Pelayanan  Terpadu  satu  Pintu,  sedangkan  pada  pasal  4  ayat  (1)  dijelaskan

                        bahwa  Tugas  Kepala  Dinas  adalah  membantu  Bupati  melaksanakan
                        penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah  di Bidang Penanaman Modal

                        dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Serta menyelenggarakan fungsi ;

                             a.  Perumusan  Kebijakan  dibidang  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
                                  Terpadu Satu Pintu.

                             b.  Pelaksanaan Kebijakan dibidang Penanaman  Modal  dan Pelayanan
                                  Terpadu Satu Pintu.

                             c.   Pelaksanaan    Pembinaan  dan  pengembangan,  promosi,  dan
                                  Kerjasama,    Pengawasan  dan  Pengendalian,  pengolahan  data  dan

                                  sistem  Informasi  di  Bidang  Kebijakan  dibidang  Penanaman  Modal

                                  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
                             d.  Pelaksanaan  Kajian  tehnis,  Monitoring  dan  Evaluasi,  pelaporan

                                  dibidang  Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

                             e.  Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
                             f.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

                        2.  Identifikasi Area dan Fokus Masalah
                                Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi menciptakan pemerintah

                        yang  profesional  dengan  karakteristik  adaptif,  berintegritas  dan  berkinerja
                        tinggi, maka Identifikasi area Proyek Perubahan ini adalah  terwujudnya sistem

                        Penataan dan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan

                        prinsip good governance menuju       perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah
                        yang lebih baik sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010.




                                                                                                          10
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24