Page 253 - Modul IPS9 genap
P. 253

Contoh Gerakan Kembali ke NKRI adalah usaha yang dilakukan rakyat
                                Negara  Pasundan.  Pada  Tanggal  11  Maret  1950  Negara  Pasundan
                                bergabung ke RI.  Hal ini didahului oleh peristiwa penting  yakni  pada
                                tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen dan
                                Senat  RIS  mengeluarkan  Undang-Undang  Darurat  No.  11  tahun  1950
                                tentang “Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS”.  Berdasarkan
                                Undang-Undang  Darurat  tersebut  berturut-turut  negara-negara  bagian
                                menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, sehingga sampai tanggal
                                5 April 1950 negara RIS tinggal terdiri dari tiga negara bagian, yaitu:

                                a)  Republik Indonesia (RI)
                                b)  Negara Sumatra Timur (NST)
                                c)  Negara Indonesia Timur (NIT)



                                Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan atau “Piagam Persetujuan”
                                antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Republik
                                Indonesia  Serikat  (Negara  Sumatera  Timur/NST  dan  Negara  Indonesia
                                Timur / NIT) yang berisi:

                                a)  Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai
                                    penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus
                                    1945.

                                b)  Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi
                                    RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan
                                    bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya.

                                c)  Dewan menteri harus bersifat parlementer.
                                d)  Presiden adalah Presiden Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden
                                    akan dibicarakan lebih lanjut.

                                e)  Membentuk  sebuah  panitia  yang  bertugas  menyelenggarakan
                                    persetujuan tersebut























   234                        Modul PJJ Mata Pelajaran IPS - Kelas IX Semester Genap
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258