Page 154 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 154
Tak lama setelah meletakkan jabatan sebagai rektor, Bahder Djohan mengajukan permohonan pensiun ENDNOTES
sebagai pegawai negeri sipil. Tindakan ini mengejutkan berbagai pihak. Banyak yang tidak menyangka 1 Lihat Verbaal No.3, Tahun 1852, ANRI, Jakarta.
Bahder Djohan berani bertindak tegas memperjuangkan prinsip hidupnya. Hal ini antara lain tercermin 2 Safwan, Mardanas, Por. Dr. Bahder Djohan: Karya dan Pengab diannya. Jakarta: DepartemenPendidikan dan Kebudayaan: IDSN, 1985,
dari beberapa komentar beberapa surat kabar, baik yang terbit di ibukota maupun di daerah. Tentu hlm. 7.
saja komentar setiap koran berbeda-beda, tergantung kekuatan politik yang ikut mewarnainya. 3 Safwan, Mardanas dan Sutrisno Kutoyo (ed.), Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat. Padang: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Sumatera Barat. hlm. 80.
4 Hatta, Mohammad, Memoir. Jakarta: Tintamas, 1978. hlm. 36.
PENGABDIAN SETELAH PENSIUN 5 Safwan, Op.cit. 1985, hlm. 10.
6 Ibid. hlm. 12.
Sesudah pensiun dan hidup sebagai warga biasa, ia pun tidak bersedia membuka praktik dokter di
7 Hatta, Op.cit. hlm.78.
rumahnya seperti umumnya para dokter waktu itu. Meskipun demikian, kalau ada orang sakit yang
8 Safwan, Op.ct. 1985, hlm. 16.
datang ke rumahnya meminta bantuan, dengan senang hati ia membantu. Untuk pertolongan semacam 9 Harimurti Kridalaksana, Masa-masa Awal Bahasa Indonesia. Depok: FIBUI, Labolatorium Leksikologi dan Leksikografi, 2010, hlm. 16.
itu ia tidak mau dibayar. Sampai dengan akhir masa “Demokrasi Terpimpin” Bahder Djohan praktis
10 Safwan, Op.ct. 1985, hlm. 17.
hidup sederhana dengan uang pensiunnya. Baru pada tahun 1966 perusahaan Panca Niaga, yang
11 Thalib Ibrahim, Jiwa Juang Bangsa Indonesia. Jakarta: Mahabudi, 1975, hlm.72.
berkantor Gedung CTC di Jalan Kramat Raya, memintanya berpraktik sebagai dokter perusahaan.
12 Ibid. hlm. 73
Tawaran itu pun diterima dengan senang hati.
13 Ibid. hlm. 72.
Pada akhir tahun 1968 pimpinan Universitas Ibnu Khaldun (UIK) menghubungi Bahder Djohan dan 14 Tim Penyusun, Sejarah Kelembagaan Kebudayaan dalam Pemerintahan dan Dinamikanya. Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan
memohon kesediaannya menjadi Rektor UIK, karena rektor lama, yaitu Prof. Nasrun S.H., meninggal Pariwisata, 2004, hlm. 43-44.
15 Surat dari Pengurus Besar PGII, 18 Desember 1951 No.7/MP/51, dalam Kabinet Presiden No. 8808/Pg/51, ANRI. Jakarta.
dunia. Setelah membicarakannya dengan seksama, Bahder Djohan menerima tawaran itu sehingga sejak
16 Resolusi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, Bojonegoro, 5 Januari 1952, dalam arsip Kabinet Presiden No. 152, Pg/52, ANRI. Jakarta.
tanggal 10 Maret 1969 Prof. Dr. Bahder Djohan resmi menjadi Rektor UIK. Salah satu motivasi yang
17 Lihat “Penjelasan hasil Rapat ke-10Bada Pertimbangan Kebudayaan yang diselenggarakan pada 5 Mei 1952 di Jalan Cilacap 4, Jakarta.
mendorong ia menerima tawaran itu karena melihat kondisi perguruan tinggi Islam umumnya tertinggal arsip Kabinet Presiden, No. 5064/Pg/52, ANRI, Jakarta.
oleh perguruan tinggi swasta lain. Salah satu faktor penyebabnya antara lain umumnya para pengusaha 18 Safwan, Op.cit.. hlm. 80.
atau saudagar muslim enggan menginvestasikan atau menyedekahkan hartanya di bidang pendidikan.
Untuk mengubah hal ini memerlukan waktu dan tekad yang kuat.
Upaya yang dilakukan oleh Bahder Djohan memajukan UIK selama kepemimpinannya memang tidak
sia-sia. Walaupun perkembangannya tidak secepat universitas swasta Kristen atau Katholik, namun
perubahan yang ada, membuat fakultas-fakultas di lingkungan UIK, kecuali fakultas kedokteran, diakui
oleh Kopertis wilayah II.
Selain mengabdi di dunia pendidikan masih banyak kegiatan yang dilakukan dalam mengisi masa
pensiunnya, seperti membantu Centre for Minangkabau Studies pimpinan Muchtar Naim M.A., serta
menjadi Steering Committee Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau. Sampai akhirnya pada
8 Maret 1981 Bahder Djohan meninggal dunia di Jakarta dalam usia 78 tahun karena penyakit jantung.
142 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 143