Page 25 - Modul Elektronik Kapten Ilyas
P. 25

politik  tersebut  akan  lebih  difokuskan  untuk  memperjuangkan  bangsa

               dalam  mempertahankan  kemerdekaan.  Demi  kelancaran  dalam
               tercapainya  suatu  tujuan,  maka Ir.  Soekarno  meunjuk Sutan  Syahrir

               sebagai  perdana  Menteri.  Dibentuklah  kabinet  Syahrir  II  dengan

               meletakkan  dasar-dasar  politik  luar  negeri  yang  bebas  aktif  (Hadi,

                                                              1997:67).       Sutan      Syahrir       akan

                                                              melakukan         perundingan          terkait

                                                              pengakuan  secara  de  jure  maupun

                                                              de  facto  dari  pihak  Belanda.  Maka
                                                              dilakukanlah           perundingan           di

                                                              Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal

                                                              15       November           1946.         Dan

                                                              ditandatangani  secara  sah  oleh

                                                              kedua  negara  yakni  Indonesia  dan

                                                              Belanda pada tanggal 25 Maret 1947

                                                              (Suhadi,  2006).  Pada  saat  ini,

                                                              kondisi  di  luar  mulai          memanas.
                      Gambar 1. 1 Sutan Syahrir
              Sumber:              https://assets.pikiran-    Terjadi      konflik      senjata      antara
              rakyat.com/crop/0x0:0x0/x/photo/2020
                                 Gambar.
              /08/29/2992733142.jpg                           pasukan         sekutu         dan       para
               gerilyawan.


                      Pemerintah Indonesia membuat usul balasan kepada pemerintahan

               Belanda yang terdiri dari 12 pasal yang berisi:


               1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh

                  atas wilayah bekas Hindia-Belanda.

               2. Pinjaman-pinjaman  Belanda  sebelum  tanggal  8  maret  1942  menjadi

                  tanggungan pemerinrah RI.






               25 | M o d u l   P e r a n a n   K a p t e n   I l y a s   L u m a j a n g
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30