Page 7 - BUKU MODEL PEMBELAJARAN CONNECTED edit_Neat
P. 7
warganya. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan
Umum diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan
pemilih kepada warga Negara. Pada sisi lain, pendidikan politik
secara formal juga ditanggungkan kepada institusi Pendidikan.
Sangat jelas dituliskan dalam Undang-undang nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 bahwa:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan memento watak serta peranakan
bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warganegara yang demokratis dan
bertanggungjawab”.
Dalam undang-undang tersebut secara tegas menyatakan
bahwa salah satu tujuan Pendidikan nasional untuk
melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat yaitu
untuk pengembangan potensi peserta didik yang dapat
menjadi warganegara yang demokratis dan
bertanggungjawab. Menjadi warganegara yang demokratis
tentu bisa dipahami sebagai warga negara yang ikut
berpartisipasi atau berperan dalam proses pengambilan
keputusan politik dalam sebuah Negara (Zuhro, 2019).
2
