Page 67 - E-Modul Pembelajaran Informatika Fase E_2_Neat

Merek Dagang
Bentuk lain dari kekayaan intelektual adalah merek dagang (trademark). Di Indonesia, merek dagang di atur dalam

undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 1. Undang-undang tersebut mendefenisikan beberapa terminologi yang
berhubungan dengan merek dagang.
Suatu merek dagang mempunyai jangka waktu berlaku dan dapat diperpanjang dengan beberapa ketentuan.
Jangka waktu berlaku dan perpanjangan merek dagang di atur pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 35.
Membangun merek dagang membutuhkan waktu, usaha dan biaya yang besar. Oleh karena itu, pelanggaran merek

dagang sering kali terjadi karena pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah. Oleh karena itu,
Undang-undang nomor 20 tahun 206 pasal 83, pasal 100, dan pasal 102 mengatur ketentuan pelanggaran dan
tuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek dagang.

Rahasia Dagang
Rahasia dagang adalah jenis ketiga dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Perlindungan rahasia
dagang di atur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 pasal 1. Undang-undang tersebut mendefenisikan
rahasia dagang sebagai berikut.

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau jasa bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha,
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Selanjutnya, undang-undang Nomor 30 Tahun 2000n pasal 2 sampai pasal 4 memberikan batasan-batasan
rahasia dagang dan perlindungan atas rahasia dagang. Mengingat nilai ekonomi yang melekat pada rahasia dagang,
maka undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 pasal 13 sampai pasal 15 dan pasal 17 mengatur larangan dan ancaman
hukum bagi pelanggar rahasia dagang.

Hak Cipta (Copyright)
Hak cipta (copyright) merupakan jenis keempat dari hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, hak cipta dilindungi

oleh negara yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang nomor 28 tahun 2014, menggantikan undang-undang
nomor 19 tahun 2002 yang di nilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keperluan masyarakat.
Berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 didefeniskan hak cipta adalah sebagai berikut.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak bagi seseorang atau kelompok atas
sebuah hasil ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada pihak lain untuk

mengumumkan, memperbanyak, menggunakakan karya ciptannya. Hak tersebut memungkinkan seseorang atau
kelompok untuk menerima keuntungan atau royalti atas penggunaan hasil ciptannya. Hak cipta atas sebuah karya
cipta diberikan dan di atur oleh negara.

63