Page 14 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx

- 12 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM MANAJEMEN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional,

kompeten, dan kompetitif. Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki
kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, wajib

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam

pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara juga mengamanatkan agar penilaian kinerja dilakukan secara objektif,

terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam Undang-Undang Aparatur

Sipil Negara tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Peraturan Pemerintah ini mengatur
antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian

Kinerja pegawai serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian kinerja

pegawai.
Amanat Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, ketentuan teknis tentang Penilaian

Kinerja PNS tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu untuk menetapkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja PNS yang dapat memperjelas
peran, tugas, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi. Dengan begitu penilaian kinerja dapat dilakukan secara adil

dan obyektif sehingga dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik,
meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, membangun kebersamaan dan