Page 16 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx

- 14 -

BAB II

PERENCANAAN KINERJA PEGAWAI

A. PENYUSUNAN RENCANA SKP

1. Penyusunan Rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat
pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat

administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan

jabatan pada Instansi Pemerintah.
2. Penyusunan Rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog

antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola

kinerja/tim pengelola kinerja dan wajib mencerminkan penyelarasan
dan penjabaran sasaran Kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan

atasan langsung.
3. Penyusunan Rencana SKP dimulai pada tahun anggaran sebelumnya

selaras dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Instansi

Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
4. Dalam hal pegawai dan pejabat penilai kinerja sampai dengan minggu

kedua Bulan Januari tidak melakukan proses penyusunan Rencana

SKP, maka pengelola kinerja/ tim pengelola kinerja menyusun Rencana
SKP melalui penyelarasan dan penjabaran strategi untuk mencapai

sasaran Kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung
yang diturunkan ke pegawai.

5. Rencana Kinerja pada SKP dituliskan menggunakan kalimat yang

menggambarkan pencapaian atau hasil, bukan aktivitas atau kategori
pekerjaan.

6. Sebelum melakukan penyusunan Rencana SKP, pegawai harus

memahami perbedaan pencapaian atau hasil, aktivitas, dan kategori
pekerjaan yang digunakan untuk menyatakan rencana Kinerja pada

SKP sebagaimana contoh pada Tabel 1 dan Tabel 2 Anak Lampiran 1.

7. Tahapan penyusunan Rencana SKP dibedakan atas:
a) Tahapan Penyusunan Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan

Pimpinan Unit Kerja Mandiri.

b) Tahapan Penyusunan Rencana SKP Pejabat Administrasi dan
Pejabat Fungsional.