Page 72 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

b. Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel, Bukti Tidak
Lengkap/Tidak Valid (1.04.01)
Pada kegiatan pemantauan dan pengawasan lainnya, ditemukan realisasi
belanja pada 12 lokasi belum seluruhnya dilengkapi dengan:
1) Dokumen pertanggungjawaban keuangan antara lain berupa: a) kuitansi
pembelian material/bahan sesuai realisasi belanja; b) tanda terima upah;
c) bukti kehadiran pekerja; d) bukti pembayaran honor penyelenggara
swakelola; dan e) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas

pembayaran honor tim konsultan perencana dan pengawas di 12 lokasi,
yaitu di Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, Sumbawa Prov. Nusa Tenggara
Barat, Merauke Prov. Papua Selatan, Bantaeng dan Bone Prov. Sulawesi
Selatan, Tulang Bawang Prov. Lampung, Serang Prov. Banten, Waringin
Timur Prov. Kalimantan Tengah, Banyuasin Prov. Sumatera Selatan,
Mempawah Prov. Kalimantan Barat, Tarakan Prov. Kalimantan Utara, dan
Banyuwangi Prov. Jawa Timur
2) Dokumen administrasi pelaksanaan Swakelola Penataan Kalaju berupa:

a) Surat Keputusan Tim Teknis dan bukti pelaksanaan pekerjaan Tim
Teknis, yaitu di Sumbawa Prov. Nusa Tenggara Barat dan Merauke Prov.
Papua Selatan;
b) Berita acara penyelesaian pekerjaan 50%, laporan harian, laporan
mingguan, laporan bulanan dan rencana penggunaan dana tahap II
sebagai dasar pencairan dana tahap II, yaitu di Tulang Bawang Prov.
Lampung, Mempawah Prov. Kalimantan Barat, dan Tarakan Prov.
Kalimantan Utara.

Hal serupa juga ditemukan dalam Hasil audit Pelaksanaan Pembangunan TA
2023 yang menjelaskan bahwa penggunaan dana Swakelola Tipe IV atas
pekerjaan Penataan Kalaju belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti
pengeluaran berupa kuitansi pembelian material/bahan dan dokumen
keluaran, antara lain meliputi notulensi rapat, daftar hadir, tanda terima
honor, bukti potong pajak penghasilan, dan bukti sewa.

60