Page 76 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 76
Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023
pelanggaran reklamasi. Dari berbagai bentuk ancaman yang ada, apabila tidak
dilakukan pengawasan dengan baik akan berdampak pada keberlanjutan sumber
daya kelautan dan perikanan.
Pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan yang memiliki peran strategis seiring dengan semakin kompleksnya
permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan. Untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan
perikanan dibutuhkan sarana pengawasan yang memadai.
Saat ini DJPSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 34 unit
kapal pengawas, serta 91 unit speedboad dan URC (Unit Reaksi Cepat). Adapun
34 kapal pengawas tersebut terdiri dari 6 unit kapal pengawas Kelas I (KP Orca 1
s.d. 6), 5 unit Kapal Pengawas Kelas II (KP Hiu Macan Tutul 1 dan 2, KP Paus 001,
dan KP Barakuda 1 dan 2), 12 unit kapal pengawas Kelas II (KP Hiu Macan 1,3,4,5,
dan 6; serta KP Hiu 11 s.d. 17), 10 unit kapal pengawas kelas IV (KP Hiu 01 s.d. 10),
serta 1 unit kapal pengawas kelas V yaitu KP Akar Bahar 001.
Dalam grand desain kebutuhan kapal pengawas perikanan yang disusun
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, DJPSDKP bahwa dalam rangka
mengawasi seluruh WPPNRI pada TA 2023 dibutuhkan sekurang-kurangnya 96
kapal pengawas perikanan terdiri dari kapal kelas I (>50 meter), kapal Kelas II
(>40 sd. 50 meter), kapal kelas III (>30 sd. 40 meter) dan kapal kelas IV (>20 sd. 30
meter) seperti yang ditunjukan pada gambar dan tabel berikut.
Gambar 10. Grand Design Kebutuhan Kapal Pengawas
64
