Page 181 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM)

Regional Head as Authorization of Capital Owner

Kepala Daerah, yang bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam The Regional Head, who acts on behalf of the Regional Government
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan in the ownership of separated regional assets in the Regional Public
Umum Daerah (selanjutnya disingkat “KPM”), merupakan organ Companies, abbreviated as “KPM”, is the body with the highest
dengan kewenangan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah. authority in the Regional Public Company, and holds all authorities
KPM memiliki semua wewenang yang tidak didelegasikan kepada not delegated to the Board of Directors or the Supervisory Board.
Direksi atau Dewan Pengawas.
Pelaksanaan kekuasaan KPM meliputi: The KPM’s authorities includes
1. Penyertaan modal; 1. Capital injection;
2. Subsidi; 2. Subsidies;
3. Penugasan; 3. Assignments;
4. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 4. Use of the results of the management of separated regional
dipisahkan; dan wealth; and
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada 5. Development and supervision of capital participation in BUMD.
BUMD.
Dalam menjalankan kewenangannya, KPM sebagai pemilik modal In exercising its authority, the KPM as the capital owner of the
pada Perusahaan Umum Daerah memiliki hak untuk mengambil Regional Public Companies has the authority to make decisions.
keputusan. Keputusan yang diambil oleh KPM didasarkan Decisions taken by the KPM are based on applicable laws and
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, regulations. In addition, the authority to make decisions can be
kewenangan pengambilan keputusan tersebut dapat didelegasikan delegated to regional officials.
kepada pejabat perangkat daerah.
WEWENANG KPM KPM AUTHORITY

KPM memiliki wewenang untuk: KPM has the authority to:
1. Mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah; 1. Propose changes to Regional Regulations;
2. Mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan 2. Appoint and/or dismiss the Supervisory Board and Board of
Direksi; Directors;
3. Melaksanakan perubahan jumlah modal dasar; 3. Carry out changes in the amount of authorized capital;
4. Memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset 4. Give approval for the disposal of Company assets;
Perusahaan;
5. Menetapkan penggunaan laba; 5. Determine the use of profits;
6. Mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka 6. Approve long-term investments and financing plans;
panjang;
7. Memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama 7. Approve asset cooperation agreements in accordance with
pendayagunaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang- applicable laws and regulations;
undangan yang berlaku;
8. Memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perusahaan; 8. Approve guarantees of Company assets;
9. Memberikan persetujuan terhadap usulan pemisahan unit usaha; 9. Approve proposals for separation of business units;
10. Memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi unit usaha; 10. Approve proposals for liquidation of business units;
11. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak 11. Approve establishment of subsidiaries and/or owning shares
perusahaan dan/atau memiliki saham pada Perusahaan lain; in other Companies;
12. Menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran 12. Receive and ratify work plans, annual and 5 (five) year budgets,
tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan performance reports and periodic Company financial reports
keuangan Perusahaan secara berkala termasuk neraca dan including balance sheets and profit/loss calculations; and
perhitungan laba/rugi; dan
13. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran 13. Merger, consolidation, takeover and dissolution of the Company.
Perusahaan.

LAPORAN TAHUNAN 2024 181 Annual Report 2024