Page 271 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

2. Pelaksanaan realokasi anggaran PMD agar sesuai dengan 2. The PMD budget reallocation should be in accordance with
Peraturan Perundangan terkait, dengan memperhatikan prinsip related Laws and Regulations, by paying attention to the
kehati-hatian serta memperhatikan GCG. Rencana realokasi principle of prudence, and adhering to GCG. The budget
anggaran agar dicermati dan dilengkapi dengan justifikasi reallocation plan must be examined and accompanied with
kesesuaian tujuan dan spesifikasi penggunaan anggaran. justification for the appropriateness of the objectives and
specifications of budget use.
3. Perjanjian Kerja Sama pembiayaan Bundling agar menjadi 3. The Bundling Financing Cooperation Agreement should be
perhatian Direksi PAM JAYA terkait penambahan sambungan a concern of the PAM JAYA Board of Directors regarding the
dan pekerjaan SPAM Regional. Dalam pelaksanaan rencana addition of connections and Regional SPAM works. In planning
penambahan jumlah sambungan baru, kedepannya agar to add new connections, in the future it must be recalculated
diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan jumlah air and realistically adjusted to the amount of water produced. To
terproduksi secara realistis. Untuk mencapai target sambungan achieve new connection target, it is felt necessary to have a
baru, dirasa perlu adanya terobosan dalam marketing yang inovative and persuasive marketing strategy for new customers
bersifat persuasif bagi pelanggan baru
4. Guna mencermati detail laporan berupa summary proyek 4. To examine the details in the Bundling project summary report,
Bundling, Direksi PAM JAYA kiranya perlu memberikan laporan the PAM JAYA Board of Directors needs to prepare a report
terkait realisasi biaya dalam setiap laporan Triwulan. covering cost realization in each Quarterly report.
5. Guna melakukan pengawasan, Direksi PAM JAYA agar 5. To carry out supervision, the Board of Directors of PAM JAYA
melakukan monitoring dan evaluasi setiap progres kerja yang must monitor and evaluate every work progress carried out,
telah dilakukan, baik internal maupun dengan pihak PT Moya both internally and with PT Moya Indonesia.
Indonesia.
6. Kesepakatan Addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama 6. The Addendum Agreement to the Bundling Financing Scheme
dengan Skema Pembiayaan Bundling yang telah ditandatangani Cooperation Agreement was signed on December 20, 2024 so
pada tanggal 20 Desember 2024 agar sepenuhnya dapat that it can be fully utilized by PAM JAYA to create a mutually
dimanfaatkan PAM JAYA untuk menciptakan Perjanjian Kerja beneficial and equitable Cooperation Agreement by always
Sama yang saling menguntungkan dan berkeadilan dengan paying attention to PAM JAYA’s financial capabilities for its
selalu memperhatikan kemampuan finansial PAM JAYA atas obligations to PT Moya Indonesia as recommended by the BPK.
kewajibannya terhadap PT Moya Indonesia sebagaimana
Rekomendasi BPK.
REMUNERASI BAGI KOMITE INVESTASI INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT
DAN MANAJEMEN RISIKO COMMITTEE REMUNERATION

Remunerasi bagi Komite Sumber Daya Manusia diatur pada Pasal Remuneration for the Human Resources Committee is regulated in
21 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.13 Tahun Article 21 of the of the Governor of DKI Jakarta Regulation No. 13
2020 tentang Komite Audit dan Komite Lainnya Pada Badan Usaha of 2020 concerning the Audit Committee and Other Committees
Milik Daerah yang di antaranya, yakni: in Regionally-Owned Enterprises, and states:
1. Penghasilan anggota Komite Lainnya ditetapkan oleh 1. The income for members of the Other Committee shall be
Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan memperhatikan determined by the Supervisory Board/Board of Commissioners
kemampuan Perumda/Perseroda. by taking into account the capabilities of the Perumda/
Perseroda.
2. Penghasilan anggota Komite Lainnya sebagaimana dimaksud 2. The income for members of the Other Committees as referred to
pada ayat (1) berupa honorarium paling banyak sebesar 20% in paragraph (1) shall consist of an honorarium of a maximum of
(dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perumda/Perseroda, 20% (twenty percent) of the salary of the President Director of
dengan ketentuan pajak ditanggung Perumda/Perseroda Perumda/Perseroda, with the provision that taxes be borne by
dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain the Perumda/Perseroda, and they are not permitted to receive
honorarium tersebut. any other income besides the honorarium.
3. Ketua/anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang menjadi 3. The chairperson/member of the Supervisory Board/Board of
ketua/anggota pada Komite Lainnya, tidak diberikan penghasilan Commissioners who is also the chairperson/member of the
tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Other Committees shall not receive additional income from that
ketua/anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. position other than their income as the chairperson/member of
the Supervisory Board/Board of Commissioners.

Dengan merujuk pada hal tersebut, remunerasi yang diterima oleh Referring to this, the remuneration received by the Investment and
Komite Investasi dan Manajemen Risiko awalnya sebesar Rp21.108.173 Risk Management Committee initially amounted to Rp21,108,173 and
kemudian mengalami peningkatan menjadi RP23.746.694. Kenaikan then increased to Rp23,746,694, due to an increase that occurred in
ini terjadi seiring dengan penyesuaian remunerasi Direktur Utama, line with the adjustment of the President Director’s remuneration,
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur as stipulated in Article 21 paragraph (2) of the of the Governor of
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2020. DKI Jakarta Regulation No. 13 of 2020.

LAPORAN TAHUNAN 2024 271 Annual Report 2024