Page 14 - percobaan flipbook

cyber; tata kelola kelembagaan cyber-security manajemen risiko untuk dunia cyber guna
secara nasional yang masih parsial dan tersebar melindungi infrastruktur telekomunikasi dan
serta tidak adanya koordinasi yang baku dalam cyber dari situasi kritis yang dikenal dengan the
penanganan masalah cyber-security; masih National Cyber space Response System.
lemahnya industri kita dalam memproduksi Terkait dengan pengembangan strategi
dan mengembangkan perangkat keras atau nasional dalam membangun cyber-security
hardware terkait dengan teknologi informasi. di Indonesia ke depan dilakukan dengan
Pengaturan dan penataan kelembagan memenuhi empat pondasi yang mendukung
cyber-security nasional yang kuat merupakan perkembangan teknologi informasi termasuk
salah satu prasyarat terwujudnya cyber-security didalamnya pengembangan cyber-security yaitu:
yang handal. penangganan cyber-security perkembangan perangkat lunak (software)
harus terintegrasi secara kuat dan melibatkan seperti sistem dan aplikasi dan perkembangan
berbagai lembaga terkait yaitu intelejen, alat keras (hardware) perkembangan sarana
penegak hukum, pertahanan dan keamanan dan prasarana teknologi informasi, manajemen
baik itu kementerian pertahanan maupun TNI isi (content management), telecommunication
serta pemerintah sebagai regulator yang dalam and networking, perkembangan internet serta
hal ini diwakili oleh Kominfo dan ISSIRTI serta perdagangan online atau melalui internet.
Lembaga Sandi Negara. Selain memenuhi keempat pondasi utama
Guna menyikapi cyber crime yang sudah pengembangan cyber-security langkah lainnya
mencapai tahap memprihatinkan tersebut yang mutlak dilakukan adalah pengorganisasian
maka salah satu alternatif kebijakannya adalah terkait dengan pengunaan sistem teknologi
dengan menempatkan cyber-security dalam informasi dengan memperhatikan empat
kontek pertahanan. penanganan cyber-security hal utama yaitu: pertama, sistem informasi
yang serius membutuhkan pembangunan (information systems) dan kedua, kompetisi
infrastruktur penunjang diantaranya organisasi (organizational competition); ketiga,
diperlukannya satelit khusus untuk pertahanan information systems (sistem informasi) dan
termasuk didalamnya kerja penangganan cyber- organizational decision making (sistem informasi
security karena telah dimilikinya sejumlah dan pengambilan keputusan dalam organisasi);
provider telekomunikasi oleh pemilik modal keempat, pengorganisasian penggunaan sistem
asing. informasi (organizational use of information
Tantangan lainnya ke depan dalam systems).
pengembangan kebijakan cyber-security adalah Secara singkat, cyber-security ke depan
sifat dari ancaman cyber yang multidimensional hendaknya dibangun atas lima bidang dasar
membuat penangganannya tidak hanya yaitu adanya kepastian hukum (undang-undang
menjadi tanggungjawab dari TNI dan/atau cyber crime); teknis dan tindakan prosedural
Polri. Kemhan maupun Kemenkominfo. Salah (pengguna akhir dan bisnis (pendekatan
satu strategi menarik yang patut dicermati langsung dan penyedia layanan dan perusahaan
dalam menghadapi cyber war di antaranya perangkat lunak); struktur organisasi (struktur
upaya serius pemerintah Amerika Serikat organisasi sangat berkembang, menghindari
dalam mengembangkan The National Cyber tumpang tindih); capacity building & pendidikan
Security Division (NCSD) atau satu divisi pengguna (kampanye publik dan komunikasi
khusus yang bertugas menanggani keamanan terbuka dari ancaman cyber crime terbaru);
cyber secara nasional yang didukung oleh sektor Kerjasama Internasional (termasuk didalamnya
swasta dan masyarakat yang memiliki tugas kerjasama timbal balik dalam upaya mengatasi
untuk membangun dan memelihara nasional ancaman cyber).
yang efektif sistem keamanan cyber atau dunia
maya, membuat dan menerapkan program

108 Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014