Page 6 - percobaan flipbook

yang berkaitan dengan proses pengamanan cyber semakin meningkat dan pola kejadiannya
pemanfaatan jaringan, memberikan layanan sangat cepat sehingga sulit untuk ditangani
informasi atas ancaman dan gangguan oleh aparat penegak hukum.
keamanan pengamanan pemanfaatan jaringan IV.A.2. Teknis Dan Tindakan Prosedural
telekomunikasi yang berbasis protokol internet, Secara nasional, menurut Hasyim Gautama
menjadi contact point dengan lembaga terkait terdapat sejumlah permasalah terkait dengan
tentang keamanan pengamanan pemanfaatan pembangunan cyber-security yang tangguh di
jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol antaranya:
internet serta menyusun program kerja dalam 1. Lemahnya pemahaman penyelenggara
rangka melaksanakn pekerjaan yang berkaitan negara atan security terkait dengan dunia
dengan keamanan pengamanan pemanfaatan cyber yang memerlukan pembatasan
jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol pengunaan layanan yang servernya berada
internet. 15 di luar negeri dan diperlukan adanya
Menurut Hasyim Gautama, kerangka pengunaan secured system.

hukum cyber-security di Indonesia saat ini 2. Legalitas penanganan penyerangan di
dibangun diantaranya berdasarkan atas dasar dunia cyber.
UU Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pola kejadian cyber crime sangat cepat
No. 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah sehingga sulit ditangani.
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 4. Tata kelola kelembagaan cyber-security
Elektronik No. 82 Tahun 2012 serta surat nasional.
edaran menteri dan peraturan menteri. 5. Rendahnya awareness atau kesadaran akan
Terkait dengan upaya menjamin kepastian adanya ancaman cyber attack internasional
hukum dalam pengembangan cyber-security telah yang dapat melumpuhkan infrastruktur
dilakukan antara lain dengan melaksanakan vital suatu negara.
serangkaian program yang sudah mulai berjalan 6. Masih lemahnya industri kita dalam
diantaranya: menginisiasi peraturan perundang- memproduksi dan mengembangkan
undangan yang terkait dengan cyber-security perangkat keras atau hardware terkait
seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan teknologi informasi yang merupakan
No. 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah celah yang dapat memperkuat maupun
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi memperlemah pertahanan dalam dunia
Elektronik No. 82 Tahun 2012, menyusun cyber. 16
kerangka nasional cyber-security. Penangganan kejahatan cyber yang masih
Namun demikian, legalitas penanganan parsial dan tersebar serta tidak adanya koordinasi
kejahatan di dunia cyber masih lemah karena yang baku dalam penanganan masalah cyber-
meski telah ada peraturan perundang- security. Rendahnya awarenees atau kesadaran
undangan yang melarang bentuk penyerangan akan adanya ancaman cyber attack yang
atau perusakan sistem elektronik dalam UU berdampak melumpuhkan infrastruktur vital
Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 contohnya adalah sistem radar penerbangan
Tahun 2008 namun belum terdapat peraturan di bandara internasional Soekarno Hatta yang
perundang-undangan yang mengatur secara beberapa kali mengalami gangguan. Tidak
khusus cyber crime dan penanganan cyber crime menutup kemungkinan cyber attack menyerang
padahal dilain sisi bentuk kejahatan dunia infrastruktur vital negara seperti itu.
Terkait dengan kebijakan cyber-security
15 Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
No. 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang perubahan di Indonesia perlu diatur sebuah kebijakan
kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur tentang berbagai elemen yang
No. 26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan terkait dengan cyber-security dalam berbagai
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol
Internet. 16 Hasyim Gautama, Ibid.

100 Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014