Page 8 - percobaan flipbook
P. 8

Network Security Action Council, menjadi  IV.B.2. Teknis dan Tindakan Prosedural
              anggota  International  Telecommunication Union     Adapun elemen  pokok  cyber-security
              (ITU), menjadi steering committee Asia  yang harus terpenuhi dalam tersedianya
              Pacific Computer Emergency Response  Team  information infrastructure merupakan media
              (APCERT),  anggota  dari  Forum  of Incident  yang berperan dalam kelangsungan operasi
              Response and Security (FIRST), melakukan kerja  informasi meliputi  hardware dan  software.
              sama bilateral di  bidang  cyber-security dengan  Contohnya adalah router, switch, server, sistem
              Jepang, Inggris serta beberapa negara lainnya.  operasi,  database, dan  website;  tersedianya
                  Terkait dengan  kerjasama internasional  perimeter  defense merupakan media yang
              dalam bidang  cyber-security, Indonesia juga  berperan sebagai komponen  pertahanan
              ikut berperan  aktif dalam program  Global  pada  infrastruktur informasi misalnya IDS,
              Cyber security Agenda (GSA) yang diluncurkan  IPS, dan  firewall;  adanya  network monitoring
              pada  World Telecommunication and Information  system merupakan media yang berperan untuk
              Society Day 2007  yang merupakan program  memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance
              kerjasama    internasional  yang    bertujuan   infrastruktur informasi; terbangunnya  system
              untuk menciptakan strategi dan solusi untuk  information and event management merupakan
              meningkatkan kepercayaan dan keamanan  di  media  yang berperan  dalam memonitor
              tengah masyarakat informasi. 20                 berbagai kejadian di jaringan termasuk kejadian
                                                              terkait pada insiden  keamanan; terbentuknya
              IV.B. Prospek dan Tantangan Pengembangan  network security assessment merupakan elemen
                    Kebijakan Cyber security Di Indonesia     cyber-security yang berperan sebagai mekanisme
              IV.B.1. Kepastian Hukum                         kontrol dan memberikan  measurement  level
                  Terkait   dengan     kepastian    hukum.    keamanan informasi.
              pembangunan cyber-security adalah tersedianya       Terkait dengan pengembangan kebijakan
              dokumen  security policy merupakan dokumen  cyber security secara teknis, hal lain yang perlu
              standar   yang    dijadikan   acuan    dalam    dipikirkan menurut Kuntjara Pinardi dan Taufik
              menjalankan semua proses terkait keamanan  Arief hal pertama  yang patut  diperhatikan
              informasi.                                      adalah diperlukannya satelit  khusus  dalam
                  Pengembangan dan penguatan  kebijakan  rangka pertahanan dan keamanan dalam
              cyber-security di Indonesia hendaknya menyatu  menyikapi secara serius cyber crime. Dimilikinya
              dengan  strategi  nasional dalam membangun  satelit  khusus  dalam rangka pertahanan dan
              ekosistem  cyber-security nasional yang telah  keamanan mutlak diperlukan karena telah
              disusun pemerintah.  Strategi nasional dalam  dimilikinya sejumlah  provider telekomunikasi
              membangun ekosistem  cyber-security nasional  oleh pemilik modal  asing. Sebagaimana
              yang telah disusun pemerintah tersebut meliputi  diketahui, kebijakan cyber-security berkaitan erat
              upaya  hukum, upaya  teknis yang melingkupi  dengan pembangunan  dan penyelenggaraan
              standar dan operasional, penataan  organisasi  telekomunikasi,     khususnya     di    sektor
              dan kelembagaan penangganan  cyber-security  pertahanan,  dalam keadaan  penyelenggaraan
              dalam lingkup kepentingan nasional,  capacity  telekomunikasi Dephankam dan/atau TNI
              building atau peningkatan kapasitas Sumber  belum atau tidak mampu  mendukung
              Daya Manusia (SDM) di bidang cyber-security  kegiatan      penyelenggaraan    telekomunikasi
              dan meningkatkan kerjasama internasional.       pertahanan  keamanan  negara, Dephankam
                                                              dan/atau  ABRI dapat  menggunakan dan
                                                              memanfaatkan telekomunikasi yang disediakan
                                                              oleh badan penyelenggara atau badan lain atau
              20    Menteri Kominfo Pada “High Level Segment ITU Council
                  2008” Yang Membahas Cyber security, http://www.postel.  telekomunikasi  untuk keperluan  khusus,  saat
                  go.id/info_view_c_26_p_814.htm   diakses Jumat, 24 Juli   ini satelit yang digunakan Kemhan/TNI saat
                  2014 pukul 13.30 WIB.

              102                                                                Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13