Page 14 - VETNESIA EDISI 27

LIPUTAN KHUSUS

Apresiasi patut kita berikan kepada Drs. H. Juliyatmono,M.M, Bupati
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Berkat kegigihan beliau, kini di
Karanganyar, masyarakatnya tidak lagi mengkonsumsi daging
anjing. Padahal, sebelumnya masyarakat disana banyak yang
mengkonsumsi daging anjing. Bahkan di wilayah yang termasuk
dalam wilayah solo raya itu sempat ada yang berdalih konsumsi
daging anjing atas nama budaya. Hal ini terungkap dalam webinar
tentang pentingnya regulasi untuk mengakhiri perdagangan daging
anjing di Indonesia, pada Sabtu 6 Maret 2021 yang digelar oleh Dog
Meat Free Indonesia (DMFI) dan didukung oleh Direktorat Kesehatan
Masyarakat Veteriner Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Acara juga
dibuka oleh H. Ganjar Pranowo, SH, MH Gubernur Jawa Tengah dan
Lola Webber, M.Sc selaku International Coordinator of Coalition DMFI
(Founder change for animal foundation UK). Bertindak selaku
moderator acara adalah drh. Rio Aditya Setiawan, M.Sc dari Jakarta
Animal Aid Network (JAAN).
"
HENTIKAN KONSUMSI Kesejahteraan Hewan dan mantan

DAGING ANJING Ketua umum PB PDHI periode
2006­2010 dan 2010­2014.
Dalam paparannya Drh.
Syamsul Ma'arif, M.Si
Oleh : Drh. Iwan Berri Prima, M.M menyampaikan bahwa ada empat
aspek hukum dalam mengatasi
Penulis adalah Sekretaris Umum PDHI Cabang Kepulauan Riau Periode perdagangan daging anjing,
Masa Bhakti 2010­2014, 2014­2018 dan 2018­ sekarang pertama, dalam aspek definisi
pangan, Undang­undang Nomor
Penegakan 18 tahun 2012 tentang pangan
hukum, pelibatan secara tegas mendefinisikan
masyarakat dan pangan adalah segala sesuatu
kesadaran yang berasal dari sumber hayati
masyarakat produk pertanian, perkebunan,
menjadi kunci kehutanan, perikanan, peternakan,
penting untuk perairan dan air, baik yang diolah
tidak maupun tidak diolah yang
mengkonsumsi diperuntukkan sebagai makanan
daging anjing. atau minuman bagi konsumsi
Terlebih, aturan manusia, termasuk bahan
hukum di tambahan pangan, bahan baku
Indonesia, mulai pangan, dan bahan lainnya yang
dari Undang­ digunakan dalam proses
undang, penyiapan, pengolahan dan/atau
peraturan
Drs. H. Juliyatmono, MM Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pembuatan makanan atau
pemerintah minuman. Berdasarkan hal ini,
hingga peraturan maka Daging anjing tidak
Menurut Bupati Juli, menteri, secara tegas
pelarangan penjualan daging menyampaikan bahwa anjing termasuk kategori pangan karena
anjing diterapkan melalui bukanlah hewan untuk bukan produk peternakan ataupun
peraturan bupati, yakni Peraturan dikonsumsi. Anjing juga sangat kehutanan.
Bupati Karanganyar Nomor: 74 berbahaya bagi kesehatan jika Kedua, Aspek kesejahteraan
Tahun 2019 tentang Pengawasan dikonsumsi. hewan. Proses pemotongan anjing
Kesehatan Masyarakat Veteriner Selain Bupati Karanganyar, dengan cara menyakitkan dan
di Rumah Potong Hewan dan webinar juga dihadiri oleh Drh. dianiaya merupakan sebuah
Penjualan Produk Daging dari Syamsul Ma'arif, M.Si Direktur pelanggaran aspek kesejahteraan
Hewan. Hal ini mengingat anjing Kesehatan Masyarakat Veteriner, hewan. Hal ini diatur dalam UU
bukanlah hewan pangan. Bahkan, Kementan dan Ir. Lalu Muhamad nomor 18 Tahun 2009 Juncto UU
menurutnya tidak ada budaya Syafriadi, M.M Kepala Dinas Nomor 41 tahun 2014 serta
(kearifan lokal) di Karanganyar Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 95
yang mengizinkan anjing untuk Provinsi Jawa Tengah. Juga hadir tahun 2012 tentang Kesmavet dan
dikonsumsi. drh. Wiwiek Bagja, tokoh penggiat Kesejahteraan Hewan. Terlebih
anjing merupakan hewan

Maret 2021 14