Page 98 - Modul Pembelajaran

c. Pengawasan izin dari pihak pemerintah dan lembaga terkait kurang ketat.
d. Lahan yang ada dekat dengan mata air dan lereng.
e. Tidak adanya uji kelayakan dan dampak terhadap lingkungan ketika

pendirian usaha.
10. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi
masalah tersebut tidak terulang kembali ke depannya?
a. Memperketat persyaratan pengurusan izin usaha dan menegakkan
hukum lingkungan dalam bagian pengurusan izin.
b. Mendirikan usaha di pemukiman penduduk yang jauh dari hutan.
c. Mengurus izin pendirian usaha pada lembaga terkait sesuai prosedur

yang berlaku.
d. Menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pihak
setempat untuk mendukung kegiatan usaha.
e. Menyiapkan seluruh persyaratan usaha sesuai peraturan dan
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan.

Uraian
Tulis jawaban yang Kamu rasa benar dan tepat sesuai pertanyaan yang
diajukan!
Siswa harus mengerjakan soal uraian secara offline di kertas sesuai format
lembar kegiatan peserta didik.

1. Simak kasus berikut ini!
Kadis LH Kabupaten Bekasi DitetapkanTersangka Kasus
Pencemaran Lingkungan TPA Burangkeng

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait (SDS), sebagai
tersangka dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi
di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi.
Penetapan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup, Irjen Rizal Irawan, pada Rabu (13/3/2025). KLH
menjelaskan bahwa SDS yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
TPA Burangkeng dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya
untuk memastikan pengelolaan yang ramah lingkungan.

84