Page 99 - Modul Pembelajaran
P. 99
TPA Burangkeng tidak memiliki dokumen dan izin lingkungan
yang sah, serta tidak memiliki persetujuan teknis untuk pembuangan
air lindi, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.
“TPA Burangkeng tidak memiliki dokumen lingkungan dan perizinan
lingkungan serta tidak memiliki persetujuan teknis pembuangan air
lindi. Sistem pengelolaan sampah di sana juga masih menggunakan
metode open dumping,” ungkap Rizal Irawan.
Selain itu, air lindi yang berasal dari tumpukan sampah dibuang
langsung ke Kali Kembang, yang menyebabkan pencemaran di sungai
tersebut. Timbunan sampah di TPA Burangkeng juga sudah melebihi
batas yang ditentukan, dengan ketinggian mencapai 30-32 meter.
Sampah yang masuk diperkirakan mencapai 700-900 ton per hari,
sedangkan total sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bekasi
diperkirakan mencapai 2.000 ton per hari, menjadikan TPA tersebut
sangat over kapasitas. Instalasi pengolahan air lindi (IPAL) yang ada
juga tertimbun sampah, menyebabkan air lindi mengalir langsung ke
Kali Kembang.
Sebagai akibat dari kelalaian ini, Syafri Doni Sirait dijerat dengan
Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 40 ayat 1
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Ancaman hukuman bagi SDS adalah pidana penjara hingga 10 tahun
dan denda maksimal sebesar Rp10 miliar. KLH menegaskan bahwa
penegakan hukum yang intensif akan terus dilakukan, baik terhadap
pengelolaan TPA yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang
dijalankan secara ilegal.
“Kami akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya
untuk menindaklanjuti kasus ini,” tegas Rizal Irawan.
Sumber: https://gobekasi.id/2025/03/13/kadis-lh-kabupaten-bekasi-
ditetapkan-tersangka-kasus-pencemaran-lingkungan-tpa-
burangkeng/
Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat sanksi
terhadap pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berdasarkan
norma hukum. Disisi lain terdapat norma-norma lainnya yang menjadi
dasar sanksi terhadap pengingkaran tersebut, analisislah sanksi yang bisa
85

