Page 99 - Modul Pembelajaran
P. 99

TPA Burangkeng tidak memiliki dokumen dan  izin  lingkungan
                         yang sah, serta tidak memiliki persetujuan teknis untuk pembuangan
                         air lindi, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

                         “TPA Burangkeng tidak memiliki dokumen lingkungan  dan perizinan
                         lingkungan serta tidak memiliki persetujuan teknis pembuangan air
                         lindi. Sistem pengelolaan sampah di sana juga masih menggunakan
                         metode open dumping,” ungkap Rizal Irawan.
                               Selain itu, air lindi yang berasal dari tumpukan sampah dibuang
                         langsung ke Kali Kembang, yang menyebabkan pencemaran di sungai
                         tersebut. Timbunan sampah di TPA Burangkeng juga sudah melebihi

                         batas yang  ditentukan,  dengan ketinggian mencapai 30-32 meter.
                         Sampah yang masuk diperkirakan mencapai  700-900 ton per hari,
                         sedangkan total sampah yang  dihasilkan  di Kabupaten Bekasi
                         diperkirakan mencapai 2.000 ton  per hari, menjadikan TPA tersebut
                         sangat over kapasitas. Instalasi pengolahan air lindi (IPAL) yang ada
                         juga tertimbun sampah, menyebabkan air lindi mengalir langsung ke

                         Kali Kembang.
                               Sebagai akibat dari kelalaian ini, Syafri Doni Sirait dijerat dengan
                         Pasal 29  ayat  1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang
                         Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 40 ayat 1
                         Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
                         Ancaman hukuman bagi SDS adalah pidana penjara hingga 10 tahun
                         dan  denda maksimal sebesar Rp10  miliar.  KLH  menegaskan bahwa

                         penegakan hukum yang intensif akan terus dilakukan, baik terhadap
                         pengelolaan TPA yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang
                         dijalankan secara ilegal.
                         “Kami akan bekerja sama  dengan  aparat  penegak hukum lainnya
                         untuk menindaklanjuti kasus ini,” tegas Rizal Irawan.


                         Sumber:  https://gobekasi.id/2025/03/13/kadis-lh-kabupaten-bekasi-
                         ditetapkan-tersangka-kasus-pencemaran-lingkungan-tpa-
                         burangkeng/

                        Berdasarkan kasus tersebut dapat  dikatakan bahwa terdapat sanksi
                        terhadap  pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berdasarkan
                        norma hukum. Disisi lain terdapat norma-norma lainnya yang menjadi

                        dasar sanksi terhadap pengingkaran tersebut, analisislah sanksi yang bisa






                                                            85
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104