Page 17 - Sinar Tani Edisi 4034

HOR TI E-paper Edisi 10 - 16 April 2024 | No. 4034 Tahun LIV 17

Kuota RIPH Bawang Putih

Sesuai Kebutuhan

Kementerian Pertanian menjamin pemberian
Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
(RIPH) bawang putih pada 2024 hanya
akan sesuai kuota yang telah ditetapkan
melalui rapat koordinasi terbatas
(rakortas) yakni sebanyak 650 ribu
ton. Namun diakui pemberian
RIPH pada 2023 mencapai

1,2 juta ton, padahal
k esep ak atann y a
hanya 560 ribu ton.

ementan akan Kementerian Pertanian mendata dan jajaran dibawahnya dilarang untuk membantu pengawasan di
mengevaluasi sebanyak 50 persen dari sekitar 400 melakukan pertemuan tertutup sektor pertanian. Kementan juga
teknis kembali perusahaan yang mendapat RIPH dengan pihak pengadaan barang bekerjasama secara aktif dengan
p e mb e r i an tidak menjalankan kewajiban banyak dan jasa, importir, maupun swasta pihak Kejaksaan Agung maupun
RIPH, agar tanam. yang sedang memproses perijinan pendampingan oleh Kejaksaan
“Ktujuan awalnya Kementerian Pertanian melalui di Kementan. “Semuanya harus Tinggi dan Kejaksaan Negeri di
yakni memenuhi kebutuhan Ditjen Hortikultura menegaskan terus dilakukan secara transparan, online daerah terkait kegiatan di sektor
konsumsi dalam negeri dan memperbaiki layanan sistem RIPH atau pertemuan rapat terbuka di pertanian.
meningkatkan produksi dapat Online dengan mengedepankan Kantor. Semua harus dilakukan “Kementan berterimakasih
terpenuhi,” kata Kepala Biro Humas prinsip transparansi dan akuntabilitas. secara terbuka, bebas calo dan tidak kepada pihak Ombudsman yang
dan Informasi Publik, Kementerian Selama ini layanan online dilakukan ada pungli,” kata Kuntoro. berkomitmen menjaga institusi
Pertanian, Kuntoro Boga Andri, di petugas dengan sistem buka tutup. Sebagai informasi, saat pelantikan kami terhadap penyelewengan,
Jakarta, Jumat (5/4) terkait berita Prioritasnya kepada pendaftar Komjen Setyo Budiyanto sebagai dan membantu Kementan dalam
dugaan maladministrasi dalam yang sudah masuk terdahulu untuk Irjen, Mentan Andi Amran Sulaiman menjaga integritas dengan
layanan RIPH di Direktorat Jenderal diselesaikan dulu prosesnya. meminta Inspektorat Jenderal pencegahan Maladministrasi.
Hortikultura yang disampaikan Ditjen Hortikultura juga akan Kementan segera melakukan Silahkan dilaporkan ke APH bila
Ombudsman. mengurangi penundaan berlarut komunikasi dengan berbagai pihak ditemukan bukti penyelewengan
Kuntoro menegaskan, pihaknya pemrosesan permohonan RIPH yang terutama aparat penegak hukum yang kuat,” ujar Kuntoro.
tidak pernah ada keinginan dari kewajibannya sudah lengkap dan (APH) baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Saat menggelar rapat bersama
Kementerian Pertanian untuk layanan tidak melebihi baku mutu BPK maupun Komisi Pemberantasan seluruh pengusaha yang bermitra
mempersulit ijin impor melalui RIPH. waktu serta ketentuan. Korupsi. Langkah tersebut penting dengan Kementerian Pertanian di
Saat ini, pemberian ijin impor produk sebagai upaya pencegahan tindakan Direktorat Prasarana dan Sarana
hortikultura melihat kondisi pasokan Ketatkan Pengawasan yang tidak terpuji dan kedepan Pertanian (PSP) maupun Direktorat
dari dalam negeri, khususnya saat Kementerian Pertanian pun Indonesia mampu mewujudkan Jenderal Tanaman Pangan, Mentan
musim panen raya. Karena itu, meningkatkan pengawasan. Saat ini swasembada. Amran menegaskan kembali
perijinan impor akan dibatasi agar pengawasan internal di Kementan Bersih-bersih di jajaran Kementan komitmen untuk mempermudah
tidak mengganggu harga pembelian makin ketat. Apalagi setelah jabatan juga sudah mulai dilakukan dengan pengusaha mengambil bagian
komoditas petani dalam negeri. Inspektur Jenderal Kementerian mencopot beberapa pejabat yang dalam pembangunan pertanian,
Kewajiban tanam sebesar 5 persen Pertanian diisi Komisaris Jenderal diindikasikan tidak bersih dan terlibat termasuk dalam pengadaan alat
dari total kuota RIPH merupakan (Komjen) Setyo Budiyanto yang dalam tindakan tidak terpuji. Saat ini mesin pertanian, perijinan ekspor
amanat dari Peraturan Menteri merupakan polisi jenderal bintang proses pergantian pejabat tinggi di impor dan seterusnya.
Pertanian Nomor 46 tahun 2019 tiga. Ia sebelumnya pernah menjabat Kementan melalui lelang jabatan Masalah perizinan telah
tentang Pengembangan Komoditas sebagai Direktur Penyidikan di Komisi juga masih berjalan. “Kementan disederhanakan supaya bisa lebih
Hortikultura Strategis. Ketentuan Pemberantasan Korupsi (KPK). sudah bertindak cepat sebelum cepat karena saat ini Indonesia
wajib tanam merupakan sebuah niat Inspektorat Jenderal Kemen- pihak ombudsman bersuara. dalam darurat pangan. Bahkan
baik untuk meningkatkan produksi terian Pertanian akan melakukan Kementan sudah mengundang Mentan Amran menegaskan, tidak
bawang putih dalam negeri. evaluasi dan pengawasan, serta penegak hukum untuk melakukan boleh ada yang memberi dan
Namun jika pelaksanaannya pencegahan terhadap semua pendampingan semua proses yang menerima fee. Bagi pengusaha
belum maksimal atau menyimpang, praktek korupsi dan juga tindak berjalan,” lanjut Kuntoro. yang memberikan fee akan masuk
maka wajib diawasi bersama, pidana yang mencoreng nama baik Kuntoro menambahkan selama daftar black list, sedangkan bagi ASN
termasuk koordinasi dengan Kementan sebagai leading sector ini Kementan sudah bekerja Kementan akan terancam dipecat.
ombudsman dan Aparat Penegak produksi pertanian. sama dengan Kepolisian Republik “Jadi sekarang saya tekankan jangan
Hukum. “Ketentuan wajib tanam Salah satu kebijakan terbaru Indonesia, seperti pendampingan bermain-main, layani dengan baik-
tidak perlu untuk dihapuskan, dari Itjen Kementan adalah pejabat dari pihak Bareskrim Polri Brigjen. baik seluruh proses pengadaan dan
melainkan perlu peningkatan Kementan dari Eselon I, sampai Pol. Helfi Assegaf dan Satgas perijinan secara profesional,” tegas
pengawasan,” katanya. Hingga kini Direktur, Sekretaris Ditjen/Badan Pangan Polri Kombes Hermawan Amran. Yul