Page 87 - WYJH V3 N2 DES 2020
P. 87
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dan policy executing, yakni berwenang membuat kebijakan sendiri dan sekaligus
melaksanakannya. Hal tersebut tercermin dalam pemberian wewenang kepada
30
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi yang seluas-
luasnya, kecuali Urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
31
urusan Pemerintah Pusat.
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren yang
kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang juga menjadi dasar
pelaksanaan otonomi daerah; dan urusan pemerintahan umum yang menjadi
32
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah didasarkan pada
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis
nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri
33
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi hal-hal
sebagai berikut:
30 Kardin M. Simanjuntak, )mplementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di )ndonesia , Jurnal Bina Praja, Vol.
7, No. 2, Juni 2015, hlm. 114.
31 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18 ayat (2) dan (5).
32 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,
Ps. 9.
33 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,
Ps. 13 ayat (1).
186
