Page 88 - WYJH V3 N2 DES 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Tabel 1.Tabel Urusan Pemerintah Daerah

Tidak Berkaitan dengan
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Pelayanan Dasar

a. pendidikan; a. tenaga kerja;
Urusan Pemerintahan Wajib c. pekerjaan umum dan c. pangan;
b. pemberdayaan perempuan dan
b. kesehatan;
pelindungan anak;
penataan ruang;
d. pertanahan;
d. perumahan rakyat dan
kawasan permukiman;
e. lingkungan hidup;
e. ketenteraman, ketertiban
f. administrasi kependudukan dan
umum, dan pelindungan
pencatatan sipil;
masyarakat ; dan
g. pemberdayaan masyarakat dan
f. sosial. Desa;
a. kelautan dan perikanan; h. pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
b. pariwisata;
Urusan Pemerintahan Pilihan d. kehutanan; k. koperasi, usaha kecil, dan
i. perhubungan;
c. pertanian;
j. komunikasi dan informatika;
e. energi dan sumber daya
menengah;
mineral;
l. penanaman modal;
f. perdagangan;
m. kepemudaan dan olahraga;
g. perindustrian; dan
n. statistik;
h. transmigrasi.
o. persandian;

p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ps. 12

Pada era otonomi daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat UU 32/2004, dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanan Pusat dan Daerah,
selanjutnya disingkat UU 33/2004, telah menciptakan paradigma yang berdampak
pada pelimpahan kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
tingkat daerah. Menurut Nurmayani bahwa konsekuensi logis dari pemberian
34
otonomi kepada daerah adalah juga diikuti dengan memformulasikan model
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara berimbang agar daerah

34 Sri (artini dan Setiajeng Kadarsih, Analisis Terhadap )mplementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten
Banyumas , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 285.

187