Page 91 - WYJH V3 N2 DES 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

pemungutan pajak yaitu sebagai penerimaan utama kas daerah dapat dikatakan
kurang sesuai karena dapat mengurangi pemasukan kas daerah dalam rangka
pembangunan daerah, khususnya provinsi DKI Jakarta. Namun jika pemberian
insentif tersebut dipandang dari pembebanan tanggung jawab negara/pemerintah
dalam penyediaan semua kebutuhan rakyatnya dalam rangka mencapai tujuan
sebagai negara kesejahteraan menurut teori welfare state, ia termasuk ke dalam
salah satu kewajiban Pemerindah Daerah yaitu melalui peningkatan kualitas hidup
masyarakatnya, khususnya dari segi kesehatan dengan memastikan
masyarakatnya dapat hidup di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:

1) Dalam membuat peraturan perundang-undangan, para pembuat undang-undang
sudah seharusnya melaksanakannya sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam UU 12/2011 secara konsisten dan
berurutan agar mudah dicerna oleh para awam hukum dan tidak menimbulkan
multi persepsi.
2) Tugas yang diemban pemerintah untuk memastikan masyarakatnya dapat hidup
di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik hanya dapat diperoleh jika
masyarakatnya sendiri pun ikut berpartisipasi mendukung program-program
pemerintah terkait hal tersebut, dalam hal ini ialah percepatan program KBL
Berbasis Baterai untuk transportasi jalan sehingga potensi kehilangan pemasukan
kas daerah yang telah diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta
tersebut tidak menjadi hal yang sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan

DKI Jakarta. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta: Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 9.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun
2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.
Jakarta: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor
61056.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Jakarta.

Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 86.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

190