Page 149 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah
P. 149

Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik





             5) Pajak bumi bangunan
             Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
             yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
             yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah
             permukaan  bumi  yang  meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman  serta  laut  wilayah
             kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
             pada tanah/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
             Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
             transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
             ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,
             atau NJOP pengganti.
             Biaya  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bagunan  adalah  pajak  atas  perolehan  hak  atas  tanah
             dan/atau  bangunan.  Perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  perbuatan  atau
             peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan  diperolehnya  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  oleh
             orang pribadi atau badan.

             b.  Retribusi  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  retribusi,  adalah  pungutan  daerah  sebagai
             pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
             oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Jenis  retribusi  daerah,
             meliputi
             1)  Jasa  adalah  kegiatan  pemerintah  daerah  berupa  usaha  dan  pelayanan  yang  menyebabkan
             barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
             Jasa  umum  adalah  jasa  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan
             kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pajak
             parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan
             berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk
             penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
             kendaraan yang bersifat sementara.

             2)  Jasa  usaha  adalah  jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  menganut  prinsip-
             prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
             Transportasi
             Retribusi kebersihan
             Retribusi penginapan

             3) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin
             kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan,
             pengendalian  dan  pengawasan  atas  kegiatan,  pemanfaatan  ruang,  serta  penggunaan  sumber
             daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
             dan menjaga kelestarian lingkungan.
             Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
             Izin trayek
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154