Page 150 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

c. Bagian laba usaha daerah

Di beberapa daerah tertentu, pemerintah daerah memiliki perusahaan tersendiri atau yang
disebut dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Hadirnya BUMD merupakan bentuk kebijakan
pemerintah dalam mengolah potensi sumber daya produksi yang dimiliki daerah dan juga
sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Dari kegiatan BUMD tersebut akan
diperoleh keuntungan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai
cadangan dana atau sumber pendapatan daerah, dan proses in disebut dengan bagian laba
usaha daerah. Bagian laba usaha daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil
keuntungan BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya.3. Dana Perimbangan
Dalam PP No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana
perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan
fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian
otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat agar semakin meningkat dan mengalami perbaikan. Berdasarkan bentuknya, dana
perimbangan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut

a. Pendapatan dari pajak
Dilihat dari cakupannya, yang termasuk dalam kategori penerimaan dan pendapatan daerah dari
pajak adalah bagian penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB), biaya
perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b. Dana alokasi umum
Sebelumnya lebih sering disebut sebagai dana subsidi, di mana dana tersebut bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan
keuangan pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk pengeluaran dalam rangka
mewujudkan desentralisasi

c. Dana alokasi khusus
Merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara
kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan
memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Dalam undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah, disebutkan bahwa sumber
pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah

5. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan
a. Pengakuan pendapatan
1) Pendapatan LRA
Penggunaan basis kas mengakui pendapatan saat pendapatan diterima, yaitu ketika pemerintah
sudah menerima dana secara tunai atas Pendapatan tersebut. Ada kalanya, pemerintah
menerima dana dari pihak ketiga sebagai jaminan pelaksanaan atas kegiatan. Dana ini harus
dikembalikan kembali ke pihak ketiga apabila kegiatan yang dipersyaratkan sudah dilakukan.