Page 151 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

2) Pendapatan laporan operasional
Timbulnya hak atas pendapatan (earned), yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang
sudah diterima pembayaran secara tunai (realized). Secara umum, pendapatan diakui ketika: 1)
Diperoleh (earned), yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansi apa yang menjadi
kewajibannya. Penyelesaian kewajibannya inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh
proses selesai: 2) Sudah direalisasikan (realized/realizable), yaitu ketika kas/piutang sudah
diterima atas penyerahan barang/jasa (realized).

b. Pengukuran pendapatan
Pengukuran pendapatan merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran menggambarkan penentuan
besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Pendapatan diukur dari produk atau jasa yang
dipertukarkan dalam transaksi wajar. Pada transaksi nonkas, nilai pertukaran ditetapkan setara
dengan nilai pasar wajar dari barang yang dibenkan yang jelas dapat dihitung.

B. AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD

1. Transaksi dan Jurnal Pendapatan SKPD
Berdasarkan UU No. 58 Tahun 2005, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

a. Transaksi pendapatan SKPD
1) Dijurnal baik di SKPD maupun di PPKD.
2) SKPD mencatat transaksi pendapatan baik yang sudah diterima dalam bentuk kas maupun
yang belum dalam bentuk kas.
3) Pada saat kas telah diterima (baik oleh SKPD atau oleh pihak ketiga) dan disetor ke PPKD,
setoran tersebut dicatat baik di SKPD maupun PPKD.
4) Pendapatan yang berada dalam kewenangan PPKD hanya dicatat pada pembukuan PPKD yang
bersangkutan.

b. Jurnal yang diperlukan dalam SKPD
1) Jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan
neraca.
2) Jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi
anggaran

2. Transaksi yang Didahului Penetapan Pajak
Pengakuan pendapatan diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu (official assesment),
misalnya penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.