Page 72 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

c. Belanja tak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan
pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah

d. Beban transfer, yaitu beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan
uang dari entitas pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

D PENCATATAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Pembiayaan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02, pembiayaan
(financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali
pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
pemerintah.

E.PENCATATAN KEWAJIBAN

1. Pengertian Kewajiban
Pengertian kewajiban sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
Nomor 09 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama kewajiban
adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas berupa kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti
rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya,
atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut
hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang. Suatu kewajiban dalasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di
PPKD.