Page 15 - Laporan SFO Triwulan I Kanwil DJPb Sulut

Susunan organisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara terdiri

dari:
Bidang Bidang
Pembinaan Pembinaan
Bagian Umum
Pelaksanaan Pelaksanaan
Anggaran I Anggaran II

Bidang Bidang Supervisi
Pembinaan KPPN dan

Akuntansi dan Kepatuhan
Pelaporan Internal
Keuangan
Gambar 1. 2 Susunan Organisasi Kantor Wilayah DJPb
Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan
prasarana kerja, urusan kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan,
tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan layanan KIP, protokoler pimpinan, dan pengelolaan
kinerja.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Bidang PPA I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimtek, monev di bidang pelaksanaan
anggaran Pemerintah Pusat, penganggaran, dan PNBP, serta penyusunan reviu atas pelaksanaan
dan analisis kinerja anggaran belanja Pemerintah Pusat.
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimtek pelaksanaan anggaran daerah, investasi
pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah, serta
melaksanakan Kajian Fiskal Regional (KFR), analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi

Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD), serta layanan Bersama Kementerian Keuangan
di daerah.
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang PAPK mempunyai tugas pembinaan dan bimtek sistem akuntansi pemerintahan pada

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, monev, dan konsolidasi penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa BUN, penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penyusunan statistic
keuangan pemerintah (Government Finance Statistics/GFS), serta analisis atas laporan keuangan.
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

Bidang SKKI mempunyai tugas pembinaan proses bisnis, supervisi, dan bimtek operasional aplikasi
pada KPPN, koordinasi mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata
kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik
dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, monev pelaksanaan manajemen hubungan
pengguna layanan (customer relationship management), serta pelaporan pelaksanaan tugas
Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative).

14