Page 29 - E-Modul Ekonomi Kelas 11 Semester 2 Bagian 1

Back to Peta Konsep

APBD

Apabila pada materi sebelumnya kita telah belajar bersama tentang APBN dan
pengelolaan keuangan dalam lingkup nasional atau negara, maka selanjutnya kita
akan belajar mengenai APBD dan pengelolaan keuangan yang dilakukan
pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki wewenang dalam mengelola
keuangannya sendiri (otonomi daerah) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah ini,
diperlukan kewenangan yang bertanggung jawab dari pemerintah daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan APBD. Lalu, apa saja pos belanja daerah itu? Dan dari
mana pula sumber pemasukannya? Mari pelajari materi berikut untuk menemukan
jawabannya.

A. Pengertian APBD

Seperti halnya kebijakan fiskal dalam APBN, keuangan daerah yang ditunjukkan

dalam APBD juga menggambarkan tentang perkembangan kondisi keuangan dari suatu
pemerintahan daerah. APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan

daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan
daerah dalam suatu periode tertentu.

Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang

Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan

tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Contoh APBD bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3 Ringkasan APBD 2020 Provinsi DKI Jakarta (dalam Rupiah)

1. Pendapatan Daerah
1.1 Pendapatan Asli Daerah 57.561.162.309.490
1.1.1 Pajak Daerah 50.170.000.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah 755.755.000.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 750.000.000.000
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.885.407.309.490
1.2 Dana Perimbangan 21.618.304.052.873
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18.387.833.268.873
1.2.2 Dana Alokasi Khusus 3.230.470.784.000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.016.528.114.000

1.3.1 Pendapatan Hibah 2.953.911.000.000
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 62.617.114.000

E-Modul Ekonomi kelas XI
21