Page 24 - e-LKM Multikultural
P. 24

Problema  pendidikan  multikultural  di  Indonesia  tidaklah  sama


                    dengan  problema  yang  ada  di  negara  lain.  Di  negara  Indonesia


                    memiliki banyak keunikan seperti keunikan faktor-faktor geografis,


                    demografi,  sejarah  dan  kemajuan  sosial  ekonomi  yang  memicu


                    timbulnya problema atau permasalahan pendidikan multikultural di


                    Indonesia. Menurut Hanafy (2015:128-131), problema yang muncul


                    tersebut antara lain:



















                Keanekaragaman Budaya Etnik





                Keanekaragaman  budaya  memang  modal  yang  sangat  berharga  dan




                sangat penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural.



                Namun  kondisi  ini  juga  berpotensi  besar  untuk  memecah  belah




                masyarakat dan menjadikannya sebuah konflik serta kecemburuan sosial.



                Sebab  latar  belakang  dari  konflik  yang  terjadi  di  Indonesia  sebagian



                besar dikarenakan keragaman identitas, agama, suku, etnis dan ras. Agar




                konflik tidak terjadi maka perlu adanya manajemen yang dilakukan sejak



                dini  misalnya  melalui  pendidikan  multikultural,  dengan  pendidikan



                multikultural  diharapkan  bisa  memahami,  mengenal,  menghayati  dan




                saling berkomunikasi dengan baik.













                Pergeseran Paradigma Kekuasaan: Desentralisasi








                 Adanya paradigma kekuasaan desentralisasi berdampak besar terhadap



                 pengakuan  budaya  lokal  dan  keragamannya.  Budaya  tidak  bisa  diatur



                 oleh  kebijakan  pusat,  melainkan  budaya  harus  dikembangkan  sesuai




                 dengan  konteks  budayannya  masing-masing.  Apabila  budaya



                 bercampur  dengan  kekuasaan  maka  akan  terjadi  hal  yang  dapat



                 dimanfaatkan dan digunakan sebagai alasan untuk merebut kekuasaan




                 termasuk di dalamnya isu kedaerahan.



                 Konsep  "putra  daerah"  juga  dapat  menimbulkan  faktor  permasalahan



                 secara pribadi (iri, keinginan memperoleh jabatan) antara putra daerah



                 dan  pendatang.  dimana  putra  daerah  dianggap  memiliki  hak  untuk




                 menguasai suatu daerah sedangkan pendatang tidak.
                                                                                                                                                                                                                                  24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29