Page 54 - Kelas XI.3b Lingkungan Hidup
P. 54

Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi
                  Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan






                        perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan

                        dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries, adalah pelestarian dan

                        pengelolaan     sumberdaya      alam    ditujukan     untuk    menjamin
                        keberlanjutan  kebutuhan  generasi  sekarang  dan  yang  akan  datang.

                        Pengembangan           konsevasi         seperti        tanah,        air,
                        tanaman  dan  sumberdaya  genetik  tidak  menyebabkan  degradasi

                        lingkungan,  menggunakan  teknologi  yang  tepat  dan  dapat  diterima

                        secara sosial dan ekonomi.


                        Undang–undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
                        Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan

                        sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan

                        hidup,  sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk
                        menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

                        kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

                        depan.  Berpijak  dari  pengertian-pengertian  di  atas,  paradigma
                        pembangunan  yang  semula  berfokus  pada  pertimbangan  ekonomi

                        semata  bergeser  kepada  paradigma  pembangunan  dengan  sektor
                        lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.




                     b. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

                        Secara  garis  besar,  pembangunan  berkelanjutan  memiliki  empat

                        dimensi  yaitu,  dimensi  ekologis,  dimensi  sosial-ekonomi-budaya,
                        dimensi  sosial  politik  dan  dimensi  hukum-kelembagaan.  Dari  sisi

                        dimensi ekologis, secara prinsip agar dapat terjaminnya pembangunan
                        berkelanjutan (sustainable development) diperlukan :



                        a)  Keharmonisan spasial (spatial suitability)
                        b)  Kapasitas asimilasi

                        c)  Pemanfaatan berkelanjutan







                   164
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59