Page 17 - EKOSISTEM LAHAN BASAH
P. 17
EKOSISTEM LAHAN BASAH E-MODUL
intensif mengenai perlindungan dan penegelolaan gambut (Marlina, 2017). Beranjak
dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun belakangan di Riau, maka
menimbulkan efek yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan lahan gambut yang
ada di Provinsi Riau. Sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia
melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 membentuk suatu Badan Restorasi
Gambut yang mana dalam hal ini ada beberapa wilayah yang yang berada dalam
pengawasannya koordinasinya yaitu: 1. Provinsi Riau 2. Provinsi Jambi 3. Provinsi
Sumatra Selatan 4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Kalimantan Tengah 6.
Provinsi Kalimantan Selatan dan, 7. Provinsi Papua.
Berdasarkan Peraturan Presiden diatas mengenai Badan Restorasi Gambut (BRG)
yang merupakan lembaga nonstruktural dan berada dibawah serta bertanggungjawab
langsung kepada Presiden memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut: Pasal 2 BRG
mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi Restorasi Gambut pada
Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
Pasal 3 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
BRG menyelenggarakan fungsi: 15 a) Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan
pelaksanaan Restorasi Gambut; b) Perencanaan, pengendalian dan kerja sama
penyelenggaraan Restorasi Gambut; c) Pemetaan kesatuan hidrologis Gambut; d)
Penetapan zonasi fungsi Lindung dan fungsi Budidaya; e) Pelaksanaan konstruksi
infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; f) Penataan
ulang pengelolaan areal Gambut terbakar; g) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi
Restorasi Gambut; h) Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan
pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan i) Pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Presiden.
Perlindungan serta pengelolaan lahan gambut Indonesia telah diatur dalam
dokumen Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut
Berkelanjutan (SRTNPLGB), segala peraturan, perencanaa, pelaksanaan, pembiayaan
serta evaluasi mengenai lahan gambut Indonesia telah tertuang didalam dokumen
tersebut. Berikut merupakan kesimpulan pengeloaan lahan gambut Indonesia.
17