Page 17 - EKOSISTEM LAHAN BASAH
P. 17

EKOSISTEM LAHAN BASAH  E-MODUL

                     intensif  mengenai  perlindungan  dan  penegelolaan  gambut  (Marlina,  2017).  Beranjak

                     dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun belakangan di Riau, maka
                     menimbulkan efek  yang  sangat  signifikan  terhadap  pertumbuhan  lahan  gambut  yang

                     ada di Provinsi Riau. Sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia
                     melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  1  tahun  2016  membentuk  suatu  Badan  Restorasi

                     Gambut  yang  mana  dalam  hal  ini  ada  beberapa  wilayah  yang  yang  berada  dalam

                     pengawasannya  koordinasinya  yaitu:  1.  Provinsi  Riau  2.  Provinsi  Jambi  3.  Provinsi
                     Sumatra  Selatan  4.  Provinsi  Kalimantan  Barat  5.  Provinsi  Kalimantan  Tengah  6.

                     Provinsi Kalimantan Selatan dan, 7. Provinsi Papua.
                           Berdasarkan Peraturan Presiden diatas mengenai Badan Restorasi Gambut (BRG)

                     yang  merupakan  lembaga  nonstruktural  dan  berada  dibawah  serta  bertanggungjawab

                     langsung kepada Presiden memiliki Tugas dan  Fungsi sebagai berikut: Pasal 2 BRG
                     mempunyai  tugas  mengkoordinasikan  dan  memfasilitasi  Restorasi  Gambut  pada

                     Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat,
                     Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

                           Pasal 3 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
                     BRG menyelenggarakan fungsi: 15 a) Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan

                     pelaksanaan  Restorasi  Gambut;  b)  Perencanaan,  pengendalian  dan  kerja  sama

                     penyelenggaraan  Restorasi  Gambut;  c)  Pemetaan  kesatuan  hidrologis  Gambut;  d)
                     Penetapan  zonasi  fungsi  Lindung  dan  fungsi  Budidaya;  e)  Pelaksanaan  konstruksi

                     infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; f) Penataan
                     ulang  pengelolaan  areal  Gambut  terbakar;  g)  Pelaksanaan  sosialisasi  dan  edukasi

                     Restorasi  Gambut;  h)  Pelaksanaan  supervisi  dalam  konstruksi,  operasi  dan
                     pemeliharaan  infrastruktur  di  lahan  konsesi;  dan  i)  Pelaksanaan  fungsi  lain  yang

                     diberikan oleh Presiden.

                            Perlindungan  serta  pengelolaan  lahan  gambut  Indonesia  telah  diatur  dalam
                     dokumen  Strategi  dan  Rencana  Tindak  Nasional  Pengelolaan  Lahan  Gambut

                     Berkelanjutan (SRTNPLGB), segala peraturan, perencanaa, pelaksanaan, pembiayaan

                     serta  evaluasi  mengenai  lahan  gambut  Indonesia  telah  tertuang  didalam  dokumen
                     tersebut. Berikut merupakan kesimpulan pengeloaan lahan gambut Indonesia.










                                                                                                        17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22