Page 69 - Tugas minggu 14 e-modul LKS - Sara Khezia Sibarani

 Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

 Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
 Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing

dengan izin bank Indonesia.
 Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk

asuransi syariah.
 Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk

menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiyaan Rakyat Syari’ah.

 Melakukan usaha lain diluar kegiatanusaha yang telah diatur dalam Undang-
Undang.

Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

 Akad dan aspek legalitas dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi
duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Seiring, nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan
bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif.

 Adanya dewan pengawas Syari’ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan

mengawasi praktik oprasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syari’at.
 Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase

Syari’ah maupun pengadilan agama.
 Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, subhat ataupun dapat

menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
 Praktik oprasional BPRS, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran

pembiayaan, menggunakan system bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem

bunga.

4. Kegiatan usaha BPRS vs BPR

Kegiatan Usaha BPRS :

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan
usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut:

1) Kegiatan penghimpun dana masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam
bentuk: