Page 20 - MONITORING ISU 28 Mar - 3 April 2022

Isu 4

Beres-beres Proyek

Kereta Cepat

Kronologis 1

(24/2) - Jaksa Agung Sinitiar Burhanuddin mengungkapkan modus

kasus korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia pada tahun

2011-2021. Ia menjelaskan, sejak tahun 2011-2013, PT Garuda Indonesia

(Persero) Tbk telah melakukan pengadaan pesawat udara dari berbagai

jenis tipe pesawat. Berdasarkan pendalaman tim penyidik ditemukan

ada penyimapangan dalam proses pengadaan tersebut.

Menurutnya, penyimpangan diduga terjadi karena pihak Garuda tidak

melakukan kajian feasibility study, businness plan rencana pengadaan

pesawat, termasuk memuat analisis pasar rencana jaringan

penerbangan, dan analisis kebutuhan pesawat. Selain itu, proyeksi

keuangan dan analisis risiko juga tidak disusun atau tidak dibuat secara

memadai berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa, yaitu

efektif, efisien, kompetitif, transparan, adil, wajar, serta akuntabel.

Kedua, proses pelelangan dalam pengadaan pesawat swap CRJ 1.000

maupun pesawat turbo ATR 72-600 mengarah untuk memenangkan

pihak penyedia barang jasa tertentu yaitu Bombardier dan ATR.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan ada indikasi suap menyuap dalam

proses pengadaan pesawat. Menurutnya, akibat dari pengadaan

pesawat tersebut telah terjadi penyimpangan dan mengakibatkan PT

Garuda Indonesia Tbk mengalami kerugian dalam mengoperasionalkan

pesawat CRJ 1.000 dan ATR 72-600. Kemudian, perusahaan juga diduga

menguntungkan dua pihak lessor dari Perancis dan Irlandia yang

memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut.

(10/3) - Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana mengatakan

Kejagung saat ini tengah menunggu hasil perhitungan kerugian negara

yang dilakukan oleh BPKP, dalam kasus dugaan korupsi PT Garuda

Indonesia proyek pengadaan pesawat jenis ATR 72. Saat ini terkait

kerugian negara masih dilakukan pendalam masih dilakukan konsultasi

dari teman-teman tim investigasi dari BPKP.