Page 16 - MONITORING ISU 28 Mar - 3 April 2022

Isu 1

DPR Kembali Minta BPKP

Audit Distribusi

Minyak Goreng

Kronologis 1

(26/3) - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan "Saya

mengusulkan selain untuk audit harga pokok produksi (HPP) minyak

goreng dengan melibatkan BPKP, saya usulkan kita meminta

Kementerian Perdagangan mengaudit investigasi rantai distribusi

(minyak goreng) ini dengan BPKP. Kita harus tahu dimana miss-nya ini".

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, di Gedung DPR RI. Ia

juga meminta kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag

agar melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat dalam rangka

pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak

goreng curah dengan HET.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Mohamad Hekal mengatakan sudah

seharusnya Indonesia sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar

di dunia tidak mengalami kelangkaan dan ketidakstabilan harga minyak

goreng. Ia berharap agar kasus ini segera diusut tuntas dan pemerintah

bisa segera melakukan tugasnya dengan baik, agar tidak ada lagi

kesusahan yang dialami oleh rakyat, apalagi mengingat minyak goreng

adalah kebutuhan harian rakyat.

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendagri Oke Nurwan

mengatakan ada potensi kelangkaan pasokan minyak goreng curah

dengan HET yg telah ditetapkan pemerintah, sehingga mereka akan

mengawasi agar hal itu tidak terjadi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa

melawan mekanisme pasar dalam perdagangan minyak goreng

merupakan hal yg berat. Pelaksanaan DMO bagi pengusaha kelapa

sawit dan turunannya hingga HET minyak goreng kemasan tidak sesuai

harapan.

(31/3) - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Kementerian

Perdagangan justru kalah tegas dengan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) dalam membongkar pelaku kartel dan mafia minyak

goreng. Saat ini, Tim Investigasi KPPU telah menemukan satu alat bukti

dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak

goreng nasional, dan menyebutkan ada 8 pelaku usaha besar yang

merupakan produsen, diduga melakukan praktik kartel minyak goreng.