Page 6 - Prosiding FGD TL Indeks Reputasi

4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan
menekankan bahwa seluruh bagian dari Pemerintah

harus menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada
publik agar terbangun reputasi pemerintah, membangun
trust masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan
masyarakat merupakan pilar utama dari perwujudan
legitimasi dan demokrasi suatu pemerintahan. Dengan

kepercayaan masyarakat, pemerintah memiliki
kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dan
mengatur masyarakatnya tanpa paksaan, sehingga dapat

mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan akuntabilitas sosial,
dimana menempatkan hubungan yang jelas antara pihak yang menerima mandat (account-giving

actor) dan pihak yang memberikan mandat (account-holder forums), termasuk pola hubungan
diantara keduanya. Implementasi atas mandat yang diberikan merupakan hal yang fundamental.
Oleh karena itu, pengelolaan reputasi menjadi penting karena memberikan ruang bagi pemerintah
menyampaikan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, serta memberikan ruang bagi

masyarakat memberikan penilaian berdasarkan informasi yang diperoleh, termasuk memberikan
masukan dan kritikan.

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPKP
harus menjalankan tugas sesuai regulasi secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan.
Seluruh proses ini dijalankan oleh BPKP dengan berakuntabilitas. Pelaksanaan tugas BPKP harus
tergambar dan terkelola dengan jelas dalam konteks identitas dan citra secara berimbang agar

terbentuk reputasi. Artinya, tugas dilaksanakan dengan baik dan diinformasikan juga dengan
baik. Pengelolaan reputasi harus dapat diukur dan dievaluasi untuk melihat posisi reputasi
BPKP dan memantau pergerakan penilaian publik secara berkelanjutan dan terstruktur melalui
tools pengukuran yang berdasar pada regulasi, keilmuan, dan praktik terbaik. BPKP telah

mengembangkan tools untuk mengukur reputasi BPKP dan strategi pengelolaan hubungan
dengan publik BPKP. Dukungan dan masukan-masukan dari expert, praktisi dan akademisi dalam
FGD ini menjadi bagian dari continuous improvement atas desain yang telah dibangun.

Sepanjang tahun 2021, seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara sinergis telah melaksanakan
pengelolaan hubungan dengan publik BPKP, sebagai bagian dari pengelolaan Reputasi BPKP.
Untuk mengukur capaian kinerja pengelolaan reputasi BPKP seperti yang diatur di dalam

Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-310/K/SU/2021 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi
BPKP, Biro Hukum dan Komunikasi telah menyelenggarakan survei pengukuran reputasi BPKP
tahun 2021, untuk mengevaluasi sejauh apa pengelolaan reputasi yang dilakukan, tentu dibutuhkan
pengukuran yang dapat menggambarkan persepsi publik terhadap BPKP dan menentukan posisi
BPKP pada peta reputasi. Empat variabel yang diukur yang diukur dalam survei yaitu kinerja,