Page 9 - Prosiding FGD TL Indeks Reputasi

7

Adapun narasumber kegiatan FGD ini adalah dua narasumber pakar. Pertama Ibu Emilia Bassar,
seorang akademisi bidang public relations sekaligus founder Center for Public Relations, Outreach

and Communication (CPROCOM). Kedua, Bapak Firsan Nova yaang berprofesi sebagai praktisi
bidang Issue, Crisis and Conflict Resolution, Risk Assessment, Stakeholders Engagement and
Business Intelligence;

Demikian disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut dari Bapak Sestama, semoga pelaksaan
kegiatan FGD berjalan lancar dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja reputasi BPKP.

Wabilahi taufik walidaya wasssalammualaikum wr wb

ARAHAN
SEKRETARIS UTAMA

BPKP menjalankan tugas sesuai regulasi secara bertahap,
terencana, dan berkesinambungan. Seluruh proses ini dijalankan
oleh BPKP dengan berakuntabilitas. Pelaksanaan tugas BPKP
harus tergambar dan terkelola dengan jelas dalam konteks
identitas dan citra secara berimbang agar terbentuk reputasi.

Artinya, tugas dilaksanakan dengan baik dan diinformasikan
juga dengan baik. Pengelolaan reputasi menjadi penting karena
memberikan ruang bagi pemerintah menyampaikan apa yang

telah, sedang, dan akan dilakukan, serta memberikan ruang bagi
masyarakat memberikan penilaian berdasarkan informasi yang
diperoleh, termasuk memberikan masukan dan kritikan.

Pengelolaan reputasi harus dapat diukur dan dievaluasi untuk melihat posisi reputasi BPKP
dan memantau pergerakan penilaian publik secara berkelanjutan dan terstruktur melalui
tools pengukuran yang berdasar pada regulasi, keilmuan, dan praktik terbaik. BPKP telah

mengembangkan tools untuk mengukur reputasi BPKP dan strategi pengelolaan hubungan
dengan publik BPKP. Dukungan dan masukan-masukan dari expert, praktisi dan akademisi dalam
FGD ini menjadi bagian dari continuous improvement atas desain yang telah dibangun.

Pengelolaan dan pengukuran reputasi yang dilaksanakan BPKP menjadi wujud implementasi BPKP
atas arahan Presiden RI yaitu membangun public trust dan secara kolektif turut meningkatkan
reputasi pemerintah.