Page 7 - Prosiding FGD TL Indeks Reputasi

5

kualitas, daya tarik dan tanggungjawab. Hasil survei memperlihatkan bahwa nilai Indeks Reputasi

BPKP 2021 adalah 5,13 atau 73,35 dari skala 10 dan masuk dalam kategori Excellent dan posisi BPKP
dalam peta reputasi adalah True Stars.

Sebagai tindak lanjut atas pengukuran pengelolaan reputasi BPKP tersebut, Focus Group Discussion
(FGD) Pembahasan Tindak Lanjut Pengukuran Indeks Reputasi BPKP Tahun 2021 yang diikuti oleh
Anggota Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi BPKP di lingkungan BPKP telah terselenggara pada
tanggal 2 Februari 2022. FGD tersebut meningkatkan pemahaman peserta terkait proses dan hasil

pengukuran, menggali masukan strategis atas hasil pengukuran, serta menyimpulkan perlunya
diskusi lebih jauh, terutama mengenai metodologi dan analisis data hasil pengukuran Indeks
Reputasi BPKP Tahun 2021.

Menurut Firsan Nova, praktisi di bidang Issue, Crisis and Conflict Resolution, Risk Assessment,
Stakeholders Engagement and Business Intelligence, menyampaikan bahwa terkait
pengonseptualisasi pemodelan pengukuran reputasi BPKP telah dijalankan dengan proses riset
(applied research) dengan baik. Firsan menyampaikan bahwa riset BPKP telah well defined dan

mendukung model yang confirmed untuk membangun pola reputasi BPKP. Secara akademik
pengukuran oleh BPKP ini menarik dan penggunaan multi variable statistic adalah sesuatu yang
baik secara akademik dan on track. Ia menambahkan bahwa hasil riset tidak bertahan lama karena

sangat dinamis oleh karena itu, BPKP harus memantau sampai kapan variabel ini relevan dan dapat
menjadi barometer institusi publik dalam membangun reputasi.

Kemudian, menurut Emilia Bassar, akademisi bidang public relations dan founder Center for Public

Relations, Outreach and Communication belum ada pengukuran indeks reputasi sektor publik
yang dapat diacu. Penilaian reputasi sifatnya dinamis, sehingga ada beberapa hal yang harus
menjadi perhatian BPKP antara lain:

1. Untuk mendapatkan responden yang clear harus dilakukan pemetaan stakeholders
berbasis riset dan distate dengan clear. Presiden, K/L, pemerintah daerah, dan BUMN

adalah stakeholders BPKP. Menurut Emilia Bassar, keempatnya juga menjadi target
survei BPKP.

2. Secara umum, menurut Emilia Bassar, survei reputasi yang dilaksanakan BPKP sudah
baik. Namun demikian, masih ada ruang bagi BPKP untuk memperkuat latar belakang
penyelenggaraan survei. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menggali
latar belakang. Pertama, apakah survei reputasi diperlukan untuk membangun strategi
komunikasi BPKP. Atau kedua, setelah BPKP mengeksekusi strategi komunikasi,

ditemukan masalah brand, sehingga BPKP membutuhkan survei lebih lanjut.