Page 14 - Prosiding FGD TL Indeks Reputasi

12

Masukan dari Pakar

Emilia Bassar
(Akademisi bidang public relations dan founder Center for Public Relations, Outreach and
Communication (CPROCOM))

Menurut Emilia Bassar, di Indonesia belum ada pengukuran indeks reputasi sektor publik
yang bisa diacu. Namun jika dilihat dari The Reputation of 100 Major Brands di US, ada
tiga pilar kunci yang bisa dinilai. Pertama karakter, yang dinilai seperti institutional culture,
ethic, kepatuhan terhadap regulasi. Kedua trajectory bagaimana brand bertumbuh dan

berkembang, bagaimana visi kedepannya, bagaimana inovasi dan kualitas produk dan
servisnya. Ketiga, trust yaitu seberapa jauh kepercayaan konsumen atas brand.

Reputasi sangat penting bagi BPKP karena dapat membangun kepercayaan karyawan,
pelanggan, dan stakeholders utama; meningkatkan kepercayaan publik pada produk dan
layanan organisasi; menjaga tim kerja yang kuat; menarik minat publik yang ingin bekerja di

BPKP; mempengaruhi hasil kegiatan komunikasi organisasi; dan membuat pelanggan atau
stakeholders lainnya menjadi brand ambassador.

Strategi membangun reputasi lembaga pemerintah dimulai dari riset, kemudian analisis

situasi, pemetaan isu dan pemangku kepentingan, strategi reputasi, evaluasi, implementasi,
dan evaluasi. Dalam menganalisis situasi, di lembaga pemerintah banyak terkait dengan
aspek atau faktor politik, regulasi, kebijakan, governance, tata Kelola. Oleh karena itu selain
menggunakan SWOT kita juga bisa menggunakan metode PEST/PESTLE yaitu Political,

Economic, Social, Technological, Legal, Environmental.

Penilaian reputasi sifatnya dinamis, untuk mendapatkan responden yang clear harus
dilakukan pemetaan stakeholders berbasis riset. Analisis situasi, pemetaan isu, dan pemangku

kepentingan menjadi landasan yang sangat penting. Saat BPKP melaksanakan pengelolaan
stakeholders, proses ini sangat berkaitan dengan pengelolaan isu. Data-data yang diperoleh
dari berbagai sumber misalnya laporan/dokumen, FGD, PPID, dapat diidentifikasi isu-isunya

sebagai bahan mapping stakeholders BPKP yang sesungguhnya. Pemetaan ini harus di
state dengan clear. Presiden, K/L, pemerintah daerah, dan BUMN adalah stakeholders BPKP.