Page 16 - Prosiding FGD TL Indeks Reputasi

14

BAGIAN
KETIGA

Diskusi

Pertanyaan

Arief Lasantu (PPKD): Apakah Biro Hukum dan Komunikasi sudah membangun framework
pembangunan reputasi yang komprehensif?

Jawaban

Subkoordinator Informasi Publik, Betrika Oktaresa: Kita telah membuat framework dalam
bentuk SK Satgas Pengelolaan Repuasi. Seluruh unit kerja sudah menjadi bagian dalam
pengelolaan ini. Dari dokumen ini, Biro Hukum dan Komunikasi membuat dokumen-dokumen
turunan sehingga sudah jelas apa yang dilakukan dan dibentuk oleh unit kerja. Dari dokumen

ini juga telah disusun secara detail apa saja strategi akan diimplementasikan namun masih
proses legalisasi di Kepala BPKP.

Pertanyaan

Gadis (DIY): Apakah BPKP sudah memiliki SDM yang mampu melaksanakan pengelolaan

reputasi? Mungkin bisa dilakukan pelatihan atau membuat forum untuk memeratakan
kapasitas SDM.

Jawaban

Koordinator Komunikasi dan Informasi: Kita akan melaksanakan sosialisasi agenda setting
sekaligus sharing knowledge setiap bulan. Unit kerja tidak akan dilepas sendirian, kami akan
melaksanakan pembinaan. Kami mengetahui ada ketebatasan di lapangan, kami berusaha
mereduksi keterbatasan yang ada. Kami juga berupaya mengidentifikasi kompetensi para
pegawai sehingga bisa kita bentuk mekanisme berkolaborasi.