Page 17 - Prosiding FGD TL Indeks Reputasi

15

Pertanyaan

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi (Eri Satriana): Apakah reputasi di sektor pemerintahan
ini sebenarnya memang bisa diukur secara metodologi?

Jawaban

Emilia Bassar: Jika dilihat dari beberapa riset di luar negeri memang ada reputation
management untuk public sector atau government namun belum banyak. Untuk apa BPKP
melaksanakan survei reputasi, sebenarnya pertanyaan ini belum terjawab. Apakah mungkin
dilatarbelakangi hasil dari SWOT analisisnya yang nanti akan dikembangkan dengan short
PEST, itu juga belum terlalu tajam sehingga reasoning dari penyelenggaraan survei ini belum
muncul. Artinya, apakah memang ada masalah sehingga diperlukan survei seperti ini. Smart
objective-nya apa harusnya sudah muncul sebelum kita melaksanakan survei ini. Tetapi
menurut saya, pengukuran reputasi BPKP tidak ada masalah, hanya saja yang menjadi latar
belakang perlu diperkuat. Ini bisa dilakukan dan barangkali jika terus dikembangkan dan juga
ada pengayaan, bisa jadi acuan di pusat juga di daerah. Menurut saya, ada dua pendekatan yang
bisa digunakan untuk menggali latar belakang. Pertama, apakah survei reputasi diperlukan
untuk membangun strategi komunikasi BPKP. Atau kedua, setelah BPKP mengeksekusi
strategi komunikasi, ditemukan masalah brand, sehingga BPKP membutuhkan survei lebih
lanjut.

Jawaban

Firsan Nova: Ada proses yang disebut dengan RACE (reaserch, action, communication, and
evaluation). Research dan action yang dikomunikasikan harus dapat diukur. Cara mengukurnya
ini hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Kami berpendapat, PR value yang digunakan
oleh corporate itu masih ada keterbatasan. Beberapa organisasi menggunakan statistik
deskriptif seperti BPKP. Dengan perhitungan ini kemudian muncul tantangan yaitu tentang
siapa yang dapat menjadi sampel.